Padahal, menurutnya alokasi untuk proyek “unit pengelola pupuk organik mendukung desa organik” mencapai Sebesar Rp.185.5 miliar dan “layanan penyaluran pupuk bersubsidi” Sudah mencapai Rp.130 miliar.
“Dari hal diatas, meminta aparat Hukum untuk membuka penyelidikan atas kasus pupuk ini. oleh karena, kami dari CBA melihat ada dugaan penyimpangan dalam pengadaan pupuk ini,” pungkas Jajang. (Eky)
