Jakarta,sketsindonews – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menerima sejumlah pengurus Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) di rumah dinas Menkopolhukam, Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017).
Pertemuan membahas soal rencana aksi damai, Sabtu (11/2/2017), atau yang dikenal dengan Aksi 112.
Hadir dalam pertemuan antara lain Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir dan Zaitun Rasmin yang juga merupakan petinggi GNPF-MUI serta Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.
Dalam pertemuan itu di bahas mengenai konsep Aksi Damai di Masjid Istiqlal Jakarta dalam rangka Zhikir Akbar.
Wiranto juga mengingatkan kepada pihak GNPF bahwa aksi itu telah disepakati untuk pihak peeetta Aksi Damai tidak turun kejalan, hal ini ujar Wiranto pemerintah akan melakukan aksi tegas kepada aksi damai 112.
Selain itu Wiranto ia juga sempat membahas soal kedamaian, harmonisasi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Permasalahan yang terjadi adalah kesejahteraan yang tidak merata, hanya kelompok tertentu saja yang mendapat kesempatan, sementara sisanya dipinggirkan.
“Kesejahteran untuk semua itu adanya persamaan perlakuan kepada seluruh umat manusia yang ada di Indonesia,” katanya.
“Tetapi kalau satu dimarjinalkan, satu dibesarkan, itu tidak sejahtera. Itu ketidakadilan namanya,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, menurutnya Wiranto menyinggung soal Undang-Udang Dasar (UUD) 1945, yang juga mengatur soal kesejahteraan masyarakat, dan tidak ada yang boleh dipinggirkan.
“Konsep-konsep (itu) sudah tertuang dalam konstitusi. Selagi ini ada payung hukum, menjadi kewajiban penyelenggaran negara untuk mewujudkan,” ujar Wiranto. (*)
