Jakarta,sketsindonews – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat agak berbeda pasalnya selain hadirnya Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede dan Anggota DPRD Fraksi Golkar Ruddin Akbar Lubis.
Akbar Lubis yang warga Menteng mengusulkan dalam anggaran Kepemudaan Musrembag, menurutnya Pemko melalui Kesbangpol berharap anggaran pembinaaan kepemudaan dalam usulan Musrembang perlu kembali di giatkan dalam sosialisasi guna mencerahkan pemikiran pemuda, ujarnya.
Kami melihat kondisi sekarang ini banyak sekali pemuda lakukan ekses tawuran di Jalan Tambak, bahkan sudah menimbulkan korban antara warga Pegangsaan dan Manggarai Selatan.”
Kita jangan terlalu fokus terhadap pembangunan fisik. Sebenarnya pembangunan mental spritual jauh lebih perlu dan lebih penting.
Itu merupakan tanggung jawab Pemetintah Daerah,” tegas Akbar Lubis, saat hadir di Musrenbang diaula lantai III, kantor Kecamatan Menteng, Kamis (09/03/2017) pagi.
Akbar menambahkan, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang.”Sudah saatnya Kita harus kumpul bareng dengan mereka, tentunya akan lebih efektif. Tawuran itu, warga yang rugi dan kagak ada yang untung,” jelasnya.
Akbar menegaskan, Walikota Jakarta Pusat harus berani mengusulkan kepada Anggota Dewan untuk kegiatan kepemudaan. Dan kesbangpol harus menyediakan anggarannya,” tegas Akbar.
Menyikapi hal tersebut, Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede dengan santai menjawab, langkah-langkah kongkrit dalam upaya meredam aksi tawuran saat ini telah di bahas tingkat Provinsi.
Mangara mengaku, pihaknya juga telah berupaya berkomunikasi dan bersilatutahmi antara warga pegangsaan dengan warga Manggarai Selatan.
“Saya sudah mengusulkan pembuatan pagar pembatas dari mulai terowongan manggarai sampai jalan tambak, papar Mangara.
Menyoal anggaran Kepemudaan yang diusulkan Anggota Dewan Akbar Lubis dari Fraksi Golkar, Dewan Kota Jakarta Pusat Bhayu Sudarmadji menyikapinya, hal tersebut sangat positif namun demikian Kesbangpol juga harus realistis dalam pembinaan partisipasi kepemudaan sosialisasi selama ini hanya orang – orang itu-itu saja selain tak ada metode baru formulasi indikatornya, terangnya.
Jangan sosialisai dijadikan kendaraan politik, satu sisi ada agenda lain pemanfaatan pengkaderan parpol melalui dana anggaran pemerintah, tukasnya.
Itu paradigma lama, kalopun itu ngotot Walikota untuk menganggarkan maka, anggaran itu harus pada format baru pada kasus pembinaan yang sifatnya insidentil pada kasuistis saja dalam upaya menciptakan penyelesaian permasalahan.
Pertanyaannya, apakah efektif pembinaan anggaran pemuda, itu yang harus dievaluasi sekarang ini.
Misalnya saja wilayah Johar Baru berapa kali diadakan pembinaan yang pesertanya itu saja dari berbagai SKPD, tapi autputnya hanya “by proyek”.
Tak ada progress dalam indikator (result) pembinaan dalam menciptakan partisipasi publik, tutup Bhayu.
reporter : nanorame
