Jakarta, sketsindonews – Penolakan warga Kebon Melati terhadap pembangunan Puskesmas di Jalan Sabeni, RW 012, Tanah Abang, Jakarta Pusat seharusnya tidak perlu terjadi jika tokoh masyarakat memahami pentingnya Puskesmas di kawasan padat tersebut.
Pasalnya pertama, keberadaan puskesmas sangat ditunggu dalam upaya memberikan tingkat kesehatan warga yang tak terjangkau untuk dapat di layani kesehatan pada tingkat layanan pertama di tingkat warga, ujar H.Heru Nuryaman warga Tanah Abang.
Kedua, warga penduduk padat tentunya sangat penting akan kebutuhan dasar kesehatan teutama bagi usia dini dan lanjut yang sangat rentan pada hal kesehatan.
“Aneh jika itu ada penolakan atau tidak sepakat, artinya warga dan tokoh masyarakat (RW) tidak mendukung program pemda DKI dalam penciptaan layanan kesehatan di level grass root,” tegasnya.
Sementara Camat Tanah Abang, Dedi Arif yang akrab disapa (DAD) mengatakan, sejak 2014 lalu, lahan seluas 555 meter persegi di lokasi telah diusulkan dengan susah payah oleh Pemprov, karena wilayah itu dengan penduduknya sangat membutuhkan berdirinya Puskesmas, ujarnya.(15-03-2017)
Namun, kini warga ada yang keberatan jika lahan tersebut difungsikan untuk puskesmas, itu yang terjadi.
Faktanya, Kata Dad, di lahan itu ada Sekretariat RW, posyandu dan lapangan futsal, dalam menunjang kelengkapan layanan warga yakni harus ada Puskesmas yang nantinya secara terpadu Warga masih ada yang menolak jika lokasi itu diubah menjadi gedung puskesmas,” terang Dad.
Dad menjelaskan, pihaknya sudah menawarkan solusi agar Sekretariat RW di kawasan itu dipindahkan.
Warga sudah diberi batas waktu sebulan untuk menyepakati rencana tersebut karena anggaran pembangunan puskesmas sudah disiapkan tinggal dikucurkan dan dilaksanakan pembangunan itu.
Kantor RW itupun hanya dipindahkan dan dibangun kembali oleh Pemprov dilokasi yang berbeda.
“Di lokasi memang ada rumah sakit umum kecamatan, tapi warga tetap membutuhkan puskesmas di sana sebagai kebutuhan dasar,” ujarnya.
Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, Yuditha Endah Prihmaningtyas menjelaskan, pembangunan puskesmas ini terancam batal terlaksana apabila tidak ada juga kesepakatan dengan warga.
“Kita mendukung. Tapi kalau warga belum ada kesepakatan maka akan sulit dilakukan, itu menjadikan dasar aturan bagi kami, tandasnya.
reporter : nanorame
