“Soal outsourcing juga akan menjadi perhatian kita, karena dari banyak tempat yang saya kunjungi, salah satu masalah yang dikeluhkan masyarakat adalah tentang outsourcing. Mereka bilang kalau penerapan sistem outsourcing sangat memberatkan, tidak ada kesempatan bagi pekerja untuk mengembangkan diri,” tutupnya.
Merasa program-programnya sejalan, 12 organisasi Buruh menandatangani Kontrak Politik dengan Anis Sandi. Dukungan dan kontrak politik Koalisi Buruh Jakarta adalah dalam rangka mewujudkan Jakarta yang lebih baik dan sejahtera, salah satunya adalah mengenai penetapan upah minimum jakarta yang lebih tinggi ketentuan menggunakan PP 78/2015.
Selain itu, ada kesepahaman mengenai adanya bantuan bagi buruh yang mengalami PHK. Serta menyelenggarakan program rumah susun subsidi bagi buruh dengan DP 0 Rupiah dan penyediaan transportasi publik murah hingga kawasan industri.
Seperti diketahui, Koalisi Buruh Jakarta didukung sejumlah serikat pekerja, antara lain, FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) DKI Jakarta, FSP LEM SPSI DKI Jakarta, ASPEK Indonesia Provinsi DKI Jakarta, SPN DKI Jakarta, FSP KEP KSPI, Forum Guru Tenaga Honorer dan Swasta, FSP FARKES Reformasi DKI Jakarta, SP PPMI KSPI, FSP Pariwisata Reformasi, FSPASI, FSUI, SPOI. (*)
