Jakarta, sketsindonews – Jajaran Dewan Kota Jakarta Pusat dalam rapat kerja audiensi dengan pihak Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK) beberapa waktu yang lalu tanggal 13 April 2017 membahas persoalan issue aktual permasalahan warga Kemayoran Jakarta Pusat.
Dalam audiensi itu pihak Dewan Kota memberikan beberapa butir rekomendasi yang harus disikapi pi untuk dapat di selesaikan pihak PPKK terhadap issue lingkungan, ujar Ferry Iswan Ketua Dewan Kota Jakarta Pusat. (30/4)
doc.sketsindonews.com
Penataan lingkungan kami sikapi karena adanya ketimpangan di satu sisi warga merupakan penduduk DKI, sementara infrastruktur terbelengkalai akibat diskursus kebijakan yang tidak pro rakyat.
“Musrembang akhirnya hanya butiran program realisasinya pihak PKKK tak bisa memberikan rekomendasi kawasan penduduk tak ternikmati pembangunan DKI.”
Ferry juga menyinggung, terkait persoalan air bersih dampak inventasi pembangunan yang pada gilirannya warga terkena dampak langsung tak ujung selesai seolah dikriminalisasi kebijakan oleh pengembang karena persoalan amdal.
Sementara Anggota Dewan Kota lainnya Bayu Sudarmadji menambahkan, persoalan warga dan ppkk karena lemahnya sosialisasi kebijakan yang tidak sampai pada warga langsung penduduk yang hingga saat ini secara yuridis mempunyai hak penuh terhadap lahan miliknya, tukasnya.
Dengan adanya daerah komersialisasi kawasan yang dikelola PKKK, terkait CSR juga tidak dilibatkan, padahal itu bisa dimanfaatkan secara baik dengan hasil investasi (pengembang) yang dihasilkan ppkk.
PPKK seharusnya mempunyai komitmen kuat terhadap pembangunan lokalitas kawasan penduduk sekitar, tambah Bayu.
Kami juga sikapi sambung Bayu mengenai koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang tidak pernah sinkron mengenai warga penduduk DKI Jakarta yang secara defacto mempunyai hak yang sama dengan warga lain.
Dengan adanya daerah komersialisasi kawasan yang dikelola PKKK atau CSR juga tidak dilibatkan, padahal itu bisa dimanfaatkan secara baik, jika PPKK punya komitmen kuat terhadap pembangunan lokalitas kawasan penduduk sekitar, tuturnya.
Di agenda lain Dewan kota juga menyikapi area lahan claim mana yang menjadi kewenangan ppkk, sisi lain pembebasan justru muncul bangunan baru yang dikomersilkan pula hingga kekumuhan wajah kemayoran menjadi tak terelakan yang selama ini banyak complain dari warga sekitar, tegas Bayu.
reporter : nanorame
