Jakarta, sketsindonews – Komunitas Politik Guntur 49, Senin (12/6) kembali lanjutkan aksi yang digelar oleh SPRI setelah pada hari Kamis 8 Juni 2017 lalu telah melakukan aksi, di kantor KPK.
Dalam pantauan sketsindonews.com aksi tersebut ditujukan untuk menuntut dituntaskannya kasus mega korupsi EKTP yang melibatkan oknum DPR dan pejabat kementrian dalam negeri RI.
Menurut Koordinator aksi Komunitas Politik Guntur 49 Isti Nugroho seharusnya Partai politik, pejabat kemendagri dan DPR menjadi penegak hukum pemberantasan korupsi.
“Tetapi justru 3 lembaga ini menjadi institiisi yang menjarah proyek E-KTP,” ujarnya.
Sri Bintang Pamungkas juga mengatakan kalau KPK tidak mampu memenjarakan orang-orang kuat di DPR dan Kemendagri lebih baik Indonesia tidak perlu memiliki lembaga super body yang dimiliki Republik Indonesia.
“Kalau yang ditangkap dan diadili hanya orang orang dilevel bawah tapi tidak menyentuh aktor intelektual lebih baik KPK dibubarkan,” ujar Sri Bintang.
Selain Dr. Sri Bintang Pamungkas juga ada orasi dan tokoh pergerakan yakni Yoedhi Suyuti dan Bung Kace.
Dalam aksinya Komunitas Politik Guntur 49 sebagai komunitas yang peduli dan ingin melihat Indonesia sejahtera akan terus menggelar aksi-aksi dan memantau kasus mega korupsi E-KTP mi. Menyikapi prilaku bejat oknum pejabat negara kami yang tergabung Komunitas Politik Guntur 49 menuntut kepada KPK agar segera menangkap koruptor E-KTP dan melakukan pencegahan orang -orang yang terlibat korupsi ke luar negeri.
Berikut ini adalah tuntutan kami :
1. Mendeasak pengusutan kasus mega korupsi E-KTP ke akarakarnya
2. KPK harus bisa membuktikan keterlibatan Setyo Novanto, Gamawan Fauzi dan pejabat yang terlibat
3. Membawa dan menyeret seluruh oknum anggota DPR yang terlibat mega korupsi E-KTP ke Tipikor dan jangan jadikan mereka hanya sebagai saksi tapi menyeret ke pengadilan Tipikor
4. Mendesak KPK untuk bekerja cepat, tegas dan keras atau bubarkan KPK.
(Eky)
