Jakarta, sketsindonews – Center for Budget Analysis (CBA) mengungkapkan bahwa permasalahan aset tanah di DKI Jakarta sangat mengkhawatirkan.
Bagaimana tidak, menurut koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman, sedikitnya terdapat 1.761 Hektare tanah aset milik Pemprov DKI Jakarta saat ini dikuasai pihak pengembang. Dimana aset tersebut terdiri dari tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum.
“Sejak diterbitkannya Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) sejak tahun 1971. Sampai saat ini terdapat 1.434 pemegang SIPPT dimana sebagian besar dikuasi oleh pengembang kakap,” ungkap Jajang, Senin (17/7).
Pemprov DKI sendiri seperti, kata Jajang, tidak ada upaya serius untuk mengambil kembali aset yang seharusnya dinikmati warga DKI dari tangan pengembang. “Padahal aset seluas ribuan Hektare tersebut bernilai Rp 26,418 triliun,” ujarnya.
Terkait aset milik Pemprov DKI Jakarta, Menurutnya, “yang terjadi selama ini Pemprov DKI seolah-olah tidak beradaya dengan pihak pengembang.”
“Misalnya dalam kasus taman ria senayan yang seharusnya dijadikan Ruang Terbuka Hijau baru-baru ini lagi-lagi akan dialihfungsikan menjadi gedung komersial,” tambahnya.
Lebih jauh diungkapkan bahwa taman ria Senayan dengan luas 111.600 meter persegi disewakan Pemprpov DKI kepada PT Ariobimo Laguna Perkasa di bawah proyek bertema “Playground Taman Ria Senayan”.
“Awalnya aset tersebut disewakan selama 20 tahun namun dalam perjalanannya ada penambahan menjadi 30 tahun (sampai tahun 2035),” kata Jajang.
Untuk itu, CBA menilai kasus proyek Taman Ria Senayan sebagai contoh memalukan, bagaimana Pemerintah kalah atau tidak berdaya dihadapan para pengembang atau pengusaha.
“Kasus ini membuktikan bahwa Aset tanah DKI Jakarta dikuasai oleh mafia, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi diduga kuat di tubuh Pemprov DKI ada oknum yang bermain mata yang berdampak kalahnya Pemprov DKI di pengadilan,” pungkasnya.
(Eky)
