“Jadi pemerintah sudah bisa memprediksi adanya kelangkaan ini dan sudah menyiapkan stok garam industri. Dan juga pemerintah harus membangun infrastruktur produksi dan pemberdayaan petani,” lanjutnya.
Penolakan juga disampaikan oleh Wakil Sekjen Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Jakarta, Niko Amrullah yang mencoba mengingatkan kasus Dirut PT. Garam terkait penyelewengan impor garam.
“Ingat kisah lalu, bahwa Dirut PT.Garam Achmad Boediono menjadi tersangka atas kasus penyelewengan impor garam. Bukan menambah kesejahteraan petambak garam rakyat, namun justru semakin meminggirkan mereka terhadap mekanisme pasar, ungkap Niko, di Jakarta, Minggu (30/7).
Menurut Niko, semestinya gejolak harga garam ini telah terprediksi jauh-jauh hari, dengan solusi inovasi teknologi dan pendampingan intensif kepada para petambak garam rakyat, bukan dengan mengkambinghitamkan anomali cuaca.
