Jakarta, sketsindonews – Lurah Camat kembali pusing pasalnya perketatan LSM dilingkungan pemda DKI menjadi kesempatan buat mereka karena pertimbangan Gubernur Anis – Sandi tidak seketat saat Ahok – Djarot memimpin Pemprov DKI.
Terkesan Anis – Sandi tak segarang Ahok saat itu, bahkan Lurah Camat pun berani menantang LSM jika ditakuti anggaran, tapi kini peluang itu membuat terbuka bagi para LSM untuk masuk bahkan berani yang ujungnya minta proyek APBD penunjukan langsung.
Dilingkungan Pemko Jakarta Pusat membuat pusing tujuh keliling SKPD – UKPD serta PNS dalam menyikapi permintaan yang secara terbuka pekerjaan APBD, sementara
mereka datang tidak sendirian alias bergelombolan mendatangi pejabat di wilayah.
Sehingga menggangu kenyamanan pejabat yang hendak melakukan pelayanan kepada warga di lingkungan Pemko Jakarta Pusat, tukas PNS.
“Sudah mondar–mandir ruangan menunggu dan kalau nanya juga bikin pusing. Nanya ituilah, nanya inilah. Kita jadi binggung jawabnya,” keluhnya. (30/10)
Seorang pegawai lainnya juga mengaku, kebanyakan mereka datang cuma nanya-nanya hingga seputar kegiatan penyerapan anggaran dengan informasi yang dia dapat.
“Ya ujung-ujungnya kalau ada sisa kegiatan yang belum dilaksanakan mau juga sepertinya, bagi dong proyek, pungkasnya PNS.
Sementara itu, tokoh masyarakat setempat Joko Edan mengatakan, fungsi LSM seharusnya dapat dijalinkan secara profesional tanpa harus seperti BPK, Saber Pungli atau KPK.
LSM yang baik adalah membantu pemerintah dalam lingkup keterbelakangan lingkungan untuk di pacu dalam percepatan kinerja pelayanan oleh PNS, bukan ada kesalahan terus minta proyek, ujat Joko.
“LSM harus profesional menjalankan tugas seusai profesinya. Dan tidak boleh menakut-nakuti pejabat yang ujung-ujung nya minta proyek,” tandasnya.
Sisi lain Joko menyinggung, domain ini merupakan Kesbangpol DKI Jakarta untuk menata kembali para LSM yang sesuai dengan aturan dan terdaftar secara lembaga di setiap wilayah.
Masa Gubernur lampau mereka gak berani, kenapa sekarang berani artinya, ada stigma dari para LSM oleh pemikiran baru dimana pemprov bisa kembali tanpa kontrol karena Gubernur nya beda untuk tidak lagi Lurah Camat atau SKPD melawan karena tidak adanya penguatan dari pemprov sendiri untuk melindungi pejabat dari hantu LSM, tutup Joko Edan.
reporter : nanorame
