Penghentian proyek raksasa itu menjelang tahun politik, jelas sangat merugikan banyak pihak yang berkepentingan. Sumber dana-dana politik menjadi terhenti. Banyak yang bakal belingsatan.
Anies harus bersiap menghadapi serangan balik. Apalagi kendati tak pernah secara terbuka menyatakan dukungan, posisi Anies saat ini jelas berada di kubu oposisi. Anies adalah gubernur yang didukung oleh Gerindra, PKS, dan PAN yang menjadi tulang punggung kubu pengusung Prabowo-Sandi.
Sikap Anies ini benar-benar menantang arus. Di saat para kepala daerah ramai-ramai menyatakan kebulatan tekad mendukung incumben, dia malah “mencari” gara-gara dengan teman para penguasa.
Selain masalah hukum, Anies juga pasti akan menghadapi perlawanan politik. Ada beberapa skenario yang kemungkinan akan terjadi.
Pertama, gugatan hukum dari para pengembang.
Prosesnya akan cukup panjang, memakan waktu dan biaya. Para lawyer terbaik akan dikerahkan, lobi mafia pengadilan juga akan berjalan.
Kedua, gugatan dari para konsumen yang sudah telanjur membeli properti di pulau yang telah dibangun. Peristiwanya bisa menjadi drama yang mengharu biru dengan bantuan media dan digoreng di medsos.
Ketiga, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang reklamasi Teluk Jakarta akan ditentang dan dipersulit anggota DPRD dari partai-partai pendukung pemerintah.
Ada dua Raperda yang tak kunjung rampung itu berisi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
Keempat, pemerintah pusat bisa memotong kewenangan pemerintah daerah tentang pengelolaan batas wilayah 12 mil laut dengan cara mempercepat revisi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur.
