Jakarta, sketsindonews – Persoalan peninggalan pemerintahan DKI Jakarta terjadap Dua gubernur Jakarta sebelumnya pada periode tahun 2014-2017, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat, dinilai telah meninggalkan banyak persoalan yang membebani pemerintahan Gubernur Anies Rasyid Baswedan, sehingga kinerja Gubernur Jakarta periode 2017-2022 itu menjadi terkesan lamban.
“Pemerintahan Ahok-Djarot merupakan pemerintahan non pembangunan yang menyimpang, sehingga pada tahun pertama pemerintahannya, Anies mau tak mau harus membenahi dulu masalah-masalah ini demi memperkuat fondasi pemerintahan dan pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan,” ujar Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah dalam rilisnya kepada sketsindonews.(16/10)
Ada kami catat persoalan-persoalan yang ditinggalkan Ahok-Djarot tersebut di antaranya adalah:
Pertama, Buruknya pengelolaan birokrasi dimana mutasi dan rotasi dilakukan lebih didasarkan pada like and dislike, sehingga prinsip the right man on the right place terabaikan
Kedua, Buruknya tata kelola keuangan, sehingga selalu mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK, dan BPK bahkan menemukan sejumlah kegiatan yang berindikasi korupsi seperti pembelian lahan RS Sumber Waras, pembelian lahan di Cengkareng, pengadaan UPS, dan lain-lain
Ketiga, Sistem lelang berbau KKN (lelang konsolidasi)
Keempat, Penanganan kasus-kasus korupsi yang belum tuntas
Kelima, Pengelolaan aset yang buruk, sehingga BPK menemukan aset senilai Rp10 triliun yang tak jelas keberadaannya meski tercatat di BPAD
Lanjut Amir, sekaligus Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini, semua persoalan itu diakibatkan oleh lemahnya pengawasan DPRD, karena mayoritas fraksi di lembaga legislatif tersebut merupakan pendukung Ahok-Djarot.
“Kalau sekarang fraksi-fraksi itu kritis terhadap Anies, itu bagus, tapi harus fair dan jangan bermotif dendam politik karena Ahok gagal menjadi Gubernur dua periode, bahkan dipenjara karena kasus penistaan agama, dan Anies lah yang saat ini memimpin Jakarta karena Ahok kalah di Pilkada Jakarta 2017. Kalau mau mengkritisi, kritisilah kebijakannya, bukan teknis operasionalnya,” tegas dia.
Aktivis senior ini mengakui, membenahi persoalan-persoalan yang ditinggalkan Ahok-Djarot lebih rumit dibandingkan membuat persoalan tersebut, dan menurutnya saat ini Anies masih menyisakan satu PR strategis yang harus sudah dapat diselesaikan sebelum 2019.
PR dimaksud adalah penataan birokrasi untuk penguatan pemerintahan.
“Segera isi jabatan eselon II yang kosong dan saat ini habya diisi Plt yang belum definitif tentunya yang kompeten dan punya integritas,” katanya.
Anies juga disarankan untuk mengganti semua pejabat yang tidak berprestasi dan bermental ABS (Asal Bapak Senang).
Usia satu pemerintahan Anies yang jatuh pada tanggal 16 Oktober 2018 genap satu tahun. Salah satu fraksi pendukung Ahok-Djarot di DPRD DKI, PDIP, menilai minus pemerintahan mantan Mendikbud tersebut karena menurut fraksi ini, dalam hal pelayanan saja di era Anies mengalami kemunduran signifikan.
Meski demikian Fraksi Gerindra, fraksi pendukung Anies, mengakui kalau kinerja pemerintahan Anies lamban.
“Gerindra mendorong agar Anies lebih fokus melakukan percepatan dan eksekusi program,” tegas anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Syarif, kepada media.
Begitu juga asumsi publik bahwa Anies sangat lamban serta kinerja pejabatnya kurang greget karena faktor rotasi, mutasi, promosi menjadi ngambang yang mempengaruhi sektor resapan serta keeraguan para pejabat DKI dalam mengambil sebuah lebijakan.
Penurunan layanan publik masyarakat serta eksekusi dalam aspek penguatan perlu adanya ketagasan Anies terhadap para Walikota dan Bupati serta Kepala DInas (SKPD – UKPD) dalam menentukan arah yang jelas.
reporter : nanorame
