“UU No 28 Tahun 2014 belum mengatur mengenai keberadaan royalti atas hak cipta penyebaran melalui layanan digital termasuk media sosial,” Anang mencontohkan.
Ia berharap parlemen periode 2019-2024 dan pemerintahan hasil Pemilu 2019 ini dapat merencanakan pembaharuan UU No 28 Tahun 2014.
“Opsinya perubahan terhadap UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kami berharap kepada DPR periode 2019-2024 dan pemerintahan hasil Pilpres 2019 ini,” kata Anang.
