“Selain di bidang ekonomi menjadi perhatian saya dengan cara meningkatkan kesejahteraan warga miskin masyarakat Aceh. Selain itu hukumjuga harus ditegakkan secara adil, jujur dan bersyariah tanpa tebang pilih serta tanpa kecuali sesuai dengan titipan amanah Para Pejuang Kemerdekaan NKRI tahun 1945.
Hukum harus tegak dpi Aceh demi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebab, jika ada penegakan hukum maka kepastian hukum bisa tercapai. Kepastian hukum ini sangat baik untuk mendukung bidang-bidang Iain seperti ekonomji yaitu kepercayaan dari investor da‘lam rangka pembangunan Aceh,” tutur Sufaini Usman.
Berikut 7 pain Rencana Strategis Utama (Pakta lntegritas) Sufaini Usman :
- Menjadikan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Tolok ukur Pilot Projek Program Pemerintah bagi seluruh Provinsi NKRI yang ber-ldeologi Pancasilais, ber-Bhineka Tunggal lka dan Berdaulat dalam Bidang Ekonomi dan Budaya.
- Mengentaskan Kemiskinan Warga masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Aceh sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Aceh.
- Mewujudkan semua permasalahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang terkait lsi Materi MOU HELSINKY setelah +/14 tahun berjalan.
- Melaksanakan Mediasi dengan tujuan Rekonsiliasi mantan-mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka untuk Bersatu Padu dalam memajukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh di segala bidang.
- Musyawarah Mufakat dalam mendatangkan INVESTOR LOKAL maupun INVESTOR ASING sebagai PRIORITAS UTAMA guna Pembangunan lnsfrastruktur dan Pembangunan Sumber Daya Manusia warga masyarakat Aceh.
- Mendukung perwujudan Penegakan Hukum Yang ADIL, JUJUR dan BERSYARIAH tanpa tebang pilih serta tanpa kecuali sesuai dengan titipandan amanah Para Pejuang Kemerdekaan NKRI tahun 1945.
- Menjadikan warga masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Panutan dan Lambang Persatuan Kesatuan Bangsa Indonesia yang Pancasilais.
Ketua Umum Gerakan Reformis Islam (GARIS), Adang TEA mengapresiasi pertemuan dan dialog antara Ketua GAM Independen Tengku Sufiani Usman Syekhi dengan para media yang diinisiasi oleh Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013.
“Saya meminta agar pertemuan hari ini dapat ditindaklanjuti dengan pertemuan lainnya yang lebih tajam dan mengerucut lewat kajian dan diskusi yang direspon dan dihadiri oleh pihak pemerintah. Selain itu persoalan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat Aceh dapat diatensi dan didukung penuh oleh Pemerintahan Pak Jokowi agar tidak terjadi konflik horizontal seperti kasus yang terjadi di Papua dan agar masyarakat tidak terkontaminasi dengan ikut melakukannya gerakan referendum di Aceh,” kata Adang.
Oleh karena menurut Adang, sebagai Tokoh Ulama dan Ketua Umum GARIS mengharapkan adanya diskusi khusus atau seminar yang bertema menuju Aceh yang damai dan sejahtera dengan mengamalkan Pancasila secara utuh dan hakiki dalam bingkai NKRI.
