Keempat, membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ketujuh, memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Dari tujuh program strategis itu sebagian besar ialah melanjutkan program yang sudah berjalan selama periode 2014-2019. Dari ketujuh program, agenda meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing akan menjadi perhatian utama. SDM akan menjadi faktor penentu bagi rencana strategis visi Indonesia 2045.
Kualitas SDM yang akan dikembangkan bukan hanya berkualitas, melainkan mampu bersaing dengan bangsa lain, tapi juga mempunyai karakter keindonesiaan yang kuat. SDM harus berjalan beriringan dengan agenda strategis keempat ‘membangun kebudayaan dan karakter bangsa’.
Dalam program strategis ketujuh menyangkut politik, hukum, dan keamanan dinyatakan akan meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil, memperbaiki sistem peradilan, dan mempermudah akses terhadap keadilan. Artinya, pemerintah harus menemukan kebijakan yang tepat untuk mencari mekanisme guna menyelesaikan persoalan HAM masa lalu yang berkeadilan.
Para menteri bertipe eksekutor juga harus fleksibel mengikuti irama Presiden Jokowi dan tidak ragu untuk mengeksekusinya. Seperti diucapkan Presiden Jokowi, “Saya dalam lima tahun ke depan insya Allah sudah tidak memiliki beban apa-apa. Jadi, keputusan yang gila, keputusan yang miring-miring, yang itu penting untuk negara ini akan kita kerjakan. Jadi, saya tidak memiliki beban apa-apa”.
Eko Sulistyo, Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden
nanorame
