Cianjur, sketsindonews – Guna menunjang visi misi Presiden Jokowi agar mempermudah investasi di Indonesia, pihak Kejaksaan Agung khususnya bidang pidana khusus menerapkan pencegahan secara preventif. Yakni program Corruption Impack Assement (CIA),
“Kami mendukung program pemerintahan Presiden Jokowi yang berjanji akan mempermudah investasi masuk ke Indonesia dengan cara menerapkan pencegahan secara preventif,” kata Staf Ahli Jampidsus Dr Sudung Situmorang kepada sketsindo seusai rapat komisi Kejaksaan di Hotel Yasmin, Selasa (3/12/2019) siang.
Dengan mudahnya perijinan lanjutnya, otomatis akan menggerakan roda perekonomian republik ini. Sebab saat ini, kata dia, panjangnya proses perijinan untuk investasi akan berdampak pada okum-oknum pejabat memanfaatkan kesempatan tersebut demi kepentingannya.
“Untuk itu kami membuat suatu program Corruption Impack Assement (CIA), merupakan paradigma penegakan hukum tindak pidana korupsi,” kata mantan Kajati DKI
Perlu diketahui Kejaksaan saat ini terus mengembangkan program CIA, agar tidak hanya menghukum pelaku tindak korupsi akan tetapi juga memperbaiki kerusakan atau akar permasalahan dari tindak pidana korupsi, sehingga perbuatan tindak pidana korupsi tidak terulang kembali.
“Kami sejak tahun 2018 mendapat perintah dari Jaksa Agung HM Prasteyo untuk mensosialisasikan pencegahan korupsi dengan cara CIA melalui Kejari dan Kejati se-Indonesia.
Menurutnya kejaksaan telah berkoordinasi dengan pihak Pemprov Kabupaten/Kota di indonesa agar persoalan kasus korupsi tidak terulang pada kasus yang serupa.
“Dengan cara itu (program CIA, red) diharapkan para gubernur, bupati dan walikota mempunyai landasan untuk mengambil suatu keputusan terkait perkara korupsi,” ucap mantan Kajati DKI.
Ditambahkannya dengan cara CIA lebih bermanfaat karena dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya tindak pidana, membenahi mekanisme/peraturan yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana, dan mencegah pengulangan tindak pidana.
“Di tahun 2019 kami melakukan evaluasi CIA dan ternyata berhasil dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan,” pungkasnya.
(Sofyan Hadi)
