Jakarta, sketsindonews – Kembali posko chek point gugus tugas Covid-19 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran plong dari para petugas terpadu, lagi – lagi petugas PPSU yang diakali tanpa atribute orange alias baju bebas seolah unsur dari masyarakat.
Pantauan sketsindonews.com, Sabtu (2/5/20) terhadap beberapa posko chek point di wilayah Jakarta Pusat dalam produktifitas posko terus dilakukan seiring PSBB oleh Pemprov DKI Jakarta di perpanjang. Kembali di temukan ketidak hadiran pemerintah serta unsur TNI – Polri, FKDM dan warga lingkungan tak terlihat dalam posko chek poin tersebut pada waktu jam sibuk jelang sore.
Dian (45) warga setempat mengukapkan bahwa posko ini hanya untuk berfoto saat untuk memberikan laporan kepada pimpinan semata.
Menurut nya, saat ini saja kerap muncul tawuran dalam waktu kurun waktu 4 hari berturut – turut di kawasan jalan H.Ung Bendungan Jago dan sekitarnya.
Sementara personil sesungguhnya tak pernah lengkap dalam format sebuah posko dititik strategis seperti wilayah lain dengan lakukan kreatifitas berbagai himbauan serta larangan oleh Tim petugas terpadu.
“Seperti terlihat sebelumnya hanya PPSU untuk dipaksakan berjaga hingga larut malam hingga balik rumah dengan kerawanan baru bisa saja dialami para anggota PPSU usai piket kembali kerumah,” ucapnya.
Lanjut Dian dua posko diapit oleh kembalinya lapak PKL secara menyolok membuka lapak seperti awal baik sisi kiri dan kanan walau pemerintah DKI terus lakukan aturan perpanjangan PSBB yang tertuang dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2020.
Sementara Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna, aturan PSBB dalam rangka optimalisasi antisipasi penyebaran Covid – 19 perlunya kehadiran pemerintah secara sungguh untuk melokalisir kawasan dengan kebutuhan personil serta penyesuaian yang layak dalam menjalankan tugas pokok aturan pergub.
Kepatuhan masyarakat selain dengan himbauan secara berkelanjutan juga diperlukan ketegasan dalam pihak pemerintah berikut unsur terkait menjalankan pengawasan yang rawan terlebih zona merah terhadap perluasan Covid – 19.
“Jadi kalo ada kerumunan itu kan sudah jelas harus di tegaskan walau itu pusat kerumunan untuk dapat dilakukan beberapa upaya perlindungan kawasan secara masif,” ucap Yayat.
(Nanorame)





