Jakarta, sketsindonews – Kehadiran Sinar Pelita Negeri (SPN) di wilayah Garapan, Pulo Gebang, Jakarta Timur, seakan menjadi jawaban atas harapan warga terkait turunnya Bantuan Sosial (Bansos) pada masa Pandemi Covid-19 di wilayahnya.
Bagaimana tidak, menurut Ketua Pengurus Garapan, Said Salampessy selama 7 bulan terakhir, baru satu kali turun Bansos di wilayahnya.
“Sebenarnya sudah ada warga yang dapat, warga yg berKTP di sekitaran tapi itu hanya sekitar 20% dari warga kita,” ungkap Said saat dihubungi, Senin (05/10/20) malam.
“Ngak rutin (pembagian bansos), saya sendiri baru dapat sekali dari awal bansos,” sambungnya.
Bukan tanpa usaha, Said menceritakan bahwa dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh Pemerintah, pihaknya sudah mencoba peruntungan lewat berbagai organisasi hingga Partai Politik (Parpol).
“Namun hasilnya begitu-begitu saja, kalau Pilkada atau Pilpres kita dibutuhkan, kalau kaya gini aja ngga,” ungkap Said.
Legalitas SPN Dipertanyakan
Untuk itu, Said sangat menyayangkan saat mendengar kabar pengajuan Bansos yang dilakukan oleh SPN mengalami kendala, terlebih saat legalitas SPN dipertanyakan.
“Saat dikabarin ada organisasi SPN mau bantu, saya sendiri langsung cek di google dan organisasi itu sangat jelas dan saya memberitahukan kepada teman saya bahwa ini bisa dan bergerak di bidang sosial dan pendidikan,” kata Said.
Sementara terkait hal tersebut, Ketua DPP SPN, Edward Simanungkalit juga menyayangkan saat mengetahui bahwa ada perintah untuk mengecek legalitas SPN. “Padahal waktu pengajuan Proposal, kita juga melampirkan berkas-berkas pendirian,” terangnya Edward saat berada di lokasi Garapan, Minggu (04/10/20).
Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh Ketua DPP Gema Pelita Negeri (GPN), Lenny Herlina yang mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat tidak menghargai perjuangan mereka selama ini. “Untuk SPN di 5 Provinsi sudah lolos Kesbangpol,” paparnya.
Sementara hal lain yang juga diungkap oleh Edward terkait kendala yang sempat diabadikan melalui kamera Handphone yakni pihaknya harus terlebih dahulu melewati proses Suku Dinas Sosial (Sudinsos).
“Kalau itu, ya kita akan ikuti, karena tujuan utama kita adalah masyarakat maka kita tetap akan mengikuti anjuran,” ujar Edward.
Dinsos Lakukan Pengecekan Lokasi
Point terakhir dalam memo yang sempat diabadikan oleh Edward adalah disebut pihak dinsos akan melakukan pengecekan lokasi. “Itu udah keharusan (Pengecekan lokasi) biar sekalian liat bagaimana kondisi warga garapan,” ujarnya.
“Tapi kalau turun ke lokasi, sekalian bawa sembako untuk 1.700 KK, jangan seperti yang kita ajukan cuma 400 paket sembako,” tambahnya.
Kembali kepada Said, mengenai perintah pengecekan lapangan tersebut hingga saat ini belum terlihat.
“Belum ada sampai sekarang, iya klaw sudah tau lokasi kita terus terang, kita ini kayak anak tiri di negri sendiri,” paparnya.
Warga Berharap Ada Bansos Di Garapan
Tidak jauh berbeda, Koordinator Kegiatan Bansos, Rosidah juga meyakini bahwa warga Garapan selama ini belum mendapat Bansos dari Pemerintah. “Mudah-mudahan dengan adanya SPN yang juga didampingi GPN ini, harapan warga dapat terwujud,” harap Rosidah.
Hal serupa juga disampaikan sekelompok ibu yang sedang berkumpul dan berbincang-bincang, mereka secara seragam memastikan tidak pernah mendapat bansos dari Pemerintah. “Kita tidak pernah dapat bansos, semoga Pemerintah mau melihat kita, jangan pas pemilu doang,” ujar salah satu ibu yang enggan menyebutkan namanya.
Hingga berita ini ditayangkan, upaya kami meminta tanggapan melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon dari Kepala Dinas Sosial, Irwansyah belum mendapat respon.
(Eky)
