Jakarta, sketsindonews – Antusiasme Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan untuk meraih predikat wilayah bebas korupsi atau WBK. Begitu terasa saat memasuki halaman gedung yang baru di resmikan pada 1 Januari 2020 oleh Jaksa Agung Sanituar Burhanuddin.
Kebersihan dan keindahan bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 9.600 meter persegi sangat terjaga. Bahkan di gedung berlantai empat ini berada persis di samping Polres Tangsel. Terlihat jelas papan infomasi soal pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Antara lain: pelayanan hukum, kantor pengacara negara, penggelolaan barang sitaan dan rampasan, pelayaan dan pembayaraan denda tilang; mushola, ruang laktasi dan masih banyak lagi.
Menurut pemimpin Kejaksaan Negeri Tangsel, Nur Erlina Sari SH MH, kepada sketsindonews.com, Senin (19/10/20) siang. Pihaknya, saat ini tengah mematangkan persiapan untuk mengikuti penilaian zona integritas WBK.
Mereka pun kini terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi salah satu penilaian WBK yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang diperkirakan pada November 2020 mendatang.
Hal tersebut dibenarkan Kepala Seksi Intel Kejari Kota Tangsel Ryan Anugrah. Ia mengatakan, penilaian WBK tersebut mencakup berbagai aspek. Mulai dari sarana prasarana, hingga pelayanan masyarakat. Penilaian tersebut, lanjut Ryan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Semua aspek dinilai. Dalam WBK ini ada perubahan cara bekerja, orientasinya bukan lagi dilayani, tapi melayani masyarakat,” kata Ryan ditemui di ruang kerjanya.
Ryan menerangkan, semua pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kini ditingkatkan. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“Pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat itu misalnya tilang, sidang dan lainnya, semua kita tingkatkan. Sehingga dapat mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja,” terang Ryan.
Lebih lanjut, Ryan menuturkan, persiapan penilaian WBK itu ditinjau langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten Rudi Prabowo Aji, Kamis (15/10/20).
Menurutnya, jika berhasil mendapatkan penilaian WBK tersebut maka akan ada kenaikan tunjangan insentif.
“Di samping itu, ada konsekuensinya. Kalau ada satu pegawai yang melanggar atau melakukan perbuatan tercela dan terbukti, maka status WBK Kejari tersebut bakal dicabut,” pungkasnya.
(Sofyan Hadi)
