Jakarta, sketsindonews – Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia Anwar Razak menganggap terjadi kemunduran tata kelola pemerintahan DKI Jakarta di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.
Salah satu penyebabnya lantaran pembahasan APBD-Perubahan 2020 dan Rancangan APBD 2021 tidak terbuka. “Agenda tata kelola pemerintahan yang baik mengalami kemunduran di tangan Gubernur Anies Baswedan,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, (07/11/20)
DPRD dan pemerintah DKI kembali menggelar rapat anggaran di Puncak mulai 4 November. Kali ini rapat membahas rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2021.
Anwar mengkritik pembahasan anggaran di Hotel Grand Cempaka Resort Cisarua Bogor itu.
