Alasannya, pembahasan di luar Gedung DPRD DKI Jakarta ini membuat warga sulit memantau. “Tidak mungkin warga Jakarta datang ke Bogor untuk memantau atau menyampaikan aspirasi,” kata dia.
Padahal, dia melanjutkan, inti dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi dan partisipasi publik.
Bukti kemunduran lainnya versi Anwar, yakni draf anggaran tak bisa diakses dalam situs resmi pemerintah DKI.
“Sebelumnya, dokumen anggaran mudah diakses di website Pemprov dan pembahasan anggaran di DPRD cukup mudah dipantau,” jelasnya.
