Dalam pertemuan itu disepakati strategi untuk menghimpun dana “non budgeter” dengan cara membuat kontrak pekerjaan-pekerjaan subkontraktor fiktif yang melekat pada proyek-proyek utama yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya yang nantinya pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor fiktif tersebut dikembalikan lagi (cash back) ke PT Waskita Karya.
“Perusahaan-perusahaan subkontraktor fiktif yang ditunjuk diberikan ‘fee’ peminjaman bendera sebesar 1,5-2,5 persen dari nilai kontrak. Untuk memudahkan proses administrasi khususnya ‘cash back’ kepada Divisi Sipil, terdakwa I Desi Arryani mengusulkan agar Divisi Sipil ‘meminjam bendera’ perusahaan subkontraktor milik pejabat/pegawai PT Waskita Karya (Persero),” ungkap jaksa Ronald.
Kemudian Dono Parwoto menyodorkan nama perusahaannya yaitu PT Mer Engineering Jarto Subana untuk dapat ditunjuk sebagai subkontraktor. Selanjutnya PT Safa Sejahtera Abadi (terafiliasi dengan terdakwa IV Fakih Usman), CV Dwiyasa Tri Mandiri (terafiliasi dengan Haris Gunawan) dan PT Mer Engineering (terafiliasi dengan Dono Parwoto) dan disetujui oleh Desi Arryani untuk mengerjakan pekerjaan subkontraktor fiktif yang bertujuan menghimpun dana nonbudgeter yang melekat pada kontrak pekerjaan utama yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya yang disepakati akan dikelola oleh Yuly Ariandi Siregar dan Wagimin selaku bendahara/kasir pada Divisi Sipil/Divisi III/Divisi II.
Menindaklanjuti kesepakatan dalam rapat-rapat “moving in” tersebut, Jarot Subana memerintahkan stafnya pada bagian pengendalian bernama Ebo Sancoyo untuk berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang dipinjam beritanya, mempersiapkan dokumen-dokumen fiktif dan berkoordinasi dengan Wagimin.
Ebo Sancoyo selanjutnya membuatkan kontrak dengan nilai tertentu, dengan menambahkan komponen perhitungan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan “fee” untuk perusahaan subkontraktor yang telah disetujui yaitu 1,5-2,5 persen dari nilai kontrak yang disampaikan kepada para kepala proyek untuk dibuat pekerjaan sebesar nilai kontrak dan jangka waktu kontrak padahal para kepala proyek tahu kontrak-kontrak itu fiktif.
“Selanjutnya staf/kepala seksi administrasi kontrak proyek membuatkan kelengkapan pengadaan pekerjaan-pekerjaan sesuai kontrak yang disusun, namun tidak ada proses pengadaan yang dilakukan, hanya sebagai kelengkapan administrasi kontrak saja yaitu penawaran harga, berita acara klarifikasi dan data pembanding,” tambah jaksa.
