Adapun Direktur Utama PT APM berinisial R dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kejagung berinisial NH menjadi tersangka terkait pengadaan cairan pembersih merek TOP Cleaner.
Menurut polisi, pembersih TOP Cleaner yang digunakan di Gedung Kejagung menjadi akselerator atau mempercepat penjalaran api. Penyidik juga menemukan bahwa pembersih tersebut tidak memiliki izin edar.
Belakangan, pada 13 November 2020, penyidik menetapkan tiga tersangka baru yakni mantan pegawai Kejagung selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial IS dan dua pihak swasta berinisial MD serta J.
Dalam kasus ini, polisi mengaku tidak menemukan unsur kesengajaan. Para tersangka dinilai lalai sehingga menyebabkan kebakaran terjadi.
(Sofyan Hadi)
