Kekakuan PTSP di Kelurahan banyak menjadikan complain terhadap konsultasi untuk segera melakukan pembenahan layanan, jangan menjadi alasan klasik pandemi sulitnya warga terkendala saat konsultasi warga.
“Tidak semua harus menggunakan WFH atau “zoom meeting” masalah penanganan masyarakat dilain pihak pamong lain “bak bik buk” untuk menjalankan menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Saat ini tambah Victor, warga melihat 100 hari kinerja Walikota bukan hanya pada visiting atau phisicly perubahan sosok lembut. Secara objektif warga hanya menilai SKPD tertentu dalam menuntaskan pekerjaan sesuai tupoksi seperti Sudin SDA, Bina Marga, LH (masalah sampah) dan PPSU disebabkan rutinitas diketahui publik.
“Sementara SKPD lain hanya bekerja hanya seperti menggugurkan kewajiban dengan aturan WFH menjadikan optimalisasi persoalan warga banyak tertunda karena aturan jam kerja,” papar Victor.
“Walikota Dhany Sukma dalam penanganan di Jakarta Pusat sangat berbeda dengan wilayah lain karena Jakarta Pusat punya nilai tersendiri sebagai pusat dari pemerintahan sehingga seorang pejabat dalam posisi ini tidak bisa hanya retorika dan tidak ada pengawasan terhadap penyelesaian masalah jika tidak terus berkomunikasi dengan para tokoh – tokoh wilayah untuk menggerakan partisipasi secara aktif,” tutupnya.
