Terkait dugaan korupsi tersebut, Edison berharap KPK dapat bertindak secara tegas, karena telah mengorbankan masyarakat.
Edison juga menyinggung dugaan, bahwa hasil dari korupsi tersebut digunakan untuk dana kampanye.
“Kita minta supaya KPK menindak tegas, siapapun pejabat yang bermain, karena fakta hari ini APBD Teluk Bintuni itu besar 3.1 Triliun terbesar di Papua Barat, tapi rakyat hidup susah,” pungkasnya.
