Eksekusi pemda DKI sangat lambat padahal ini nantinya menjadi product Gubernur Anies jika benar terealisasi dan menjadi fakta, tertunda karena semua di ambil garis politik bahwa itu kalo dilakukan itu dianggap era Gubernur lama sebelumnya Ahok.
“Hakekatnya warga perlu pemerintah untuk melakukan sesuatu perubahan seiring perubahan kota kekinian berdampak ekonomi dan lingkungan menjadi lebih bermartabat selain masyarakatnya mampu memanfaatkan dari penataan ekosistem dan planologi lingkungan,” paparnya.
Kawasan Kebon Melati secara geogerafis di penuhi pemukiman padat crowded karena fasilitas penataan sarana warga di lingkungan tidak serius untuk di tata.
Kami dulu tangani persoalan pernah menjadi ramai terkait pembangunan puskesmas “pro kontra” di tengah warga sebab saat itu pemerintah tidak mau mendengarkan apa mau warga dan lebih pro pada kontraktor yang tidak mementingkan kepentingan publik.
“Tapi akhirnya warga Kebon Melati kini memiliki puskesmas walau hingga saat ini warga juga belum puas terhadap sarana lain yang belum dituntaskan pihak pemerintah DKI,” pungkas Ardy.
Senada dikatakan Polli Siahaya merupakan aktivis lingkungan menegaskan, pasca kebakaran menjadi momentum antara warga dan pemerintah DKI untuk berkolaborasi duduk bareng membahas dari isi surat kami yang telah terkirim.
Selain pula pejabatnya harus responsif tidak alergi dalam membahas bersama masukan kajian masyarakat, karena ini asset ini harus dijaga selain fungsinya harus sesuai. Bukan menjadi tempat tinggal, catat itu !
“Tak luput lahan pasar kambing bisa menjadikan asset bila ini pemerintah dan warga bisa kompromi membahas program penataan kawasan berbasis komunal dengan pemukiman terintegrasi karena semuanya kepentingan publik,” tutup Polli.
