Pamekasan, sketsindonews – Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Pamekasan di Jalan Kabupaten, dengan membakar gerobak.
Unjuk rasa tersebut sebagai protes untuk menagih janji Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, dalam menyejahterakan PKL. Sebab selama pandemi Covid-19, para PKL tidak punya lokasi tempat yang layak, pasca diberlakukan physical distancing, di Arek Lancor, Kota Pamekasan.
Zaini Wer Wer yang mendampingi aksi PKL mengatakan, komitmen Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menyejahterakan rakyat kecil perlu dipertanyakan. Buktinya para PKL setelah diusir dari Arek Lancor, pemerintah belum memberikan tempat alternatif berjualan.
“Dulu pemerintah merencanakan tempat alternatif di eks RSUD Pamekasan di Jalan Kesehatan. Cuma sampai sekarang, ini aturan masih belum diberlakukan. Para PKL tidak tertampung, serabutan punya tempat tinggal berjualan,” kata Zaini saat dimintai keterangan, Selasa (8/6/21).
Zaini mengancam bila beberapa pekan ke depan, pemerintah belum mengambil langkah, pihaknya bersama PKL tidak segan-segan akan kembali berjualan ke tempat semula yakni di Monumen Arek Lancor.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi Pamekasan Abdul Fata, di lokasi aksi, diusir pasca tidak bisa menunjukkan surat tugas untuk mewakili Bupati Pamekasan. Namun Fata tetap memberikan pernyataan kepada sejumlah media.
Menurut Fata, eks RSUD Pamekasan, sebentar lagi bakal ditempati. Hanya ia meminta sementara waktu untuk bersabar. Sebab ada beberapa fasilitas yang masih perlu dilengkapi.
“Banyak fasilitas yang masih belum lengkap, salah satunya seperti musala. Ini sudah sebentar lagi,” kata Fata dihubungi terpisah.
Fata mengungkapkan, sejauh ini pemerintah menilai para PKL sudah berjualan sebagaimana mestinya dan tidak ada masalah. Sehingga dinilai kurang tepat bila selalu memojokkan pemerintah. (nru/yht)
