“Mendukung pernyataan tersebut,” ujar Frans, Minggy (01/8/21).
Menurutnya, tidak boleh ada yang diistimewakan dalam penegakan hukum dan berharap agar negara selalu harus hadir melindungi rakyat Papua bukan hadir melindungi koruptor di provinsi papua.
“Barisan Merah Putih RI Papua mendukung langkah penegakan hukum terhadap siapa pun yang telah menjadi koruptor di Papua,” ujarnya lagi.
“Penegak hukum jangan tebang pilih dan jangan menjadikan koruptor sebagai ATM nya. Kapada pejabat NKRI yang melindungi koruptor hendaknya diberhentikan oleh Presiden karena membiarkan Papua terus menjadi wilayah konflik dimana koruptor membangun opini-opini disintegrasi bangsa supaya terjadi bargaining mereka tidak disentuh hukum,” pungkasnya.
