Jakarta, sketsindonews – Pengamat Transportasi Publik dan Ketua Forum Warga Azas Tigor Naingolan bahwa pemaksaaan perhelatan Formula E menjadi program yang tidak pro rakyat untuk nantinya Gubernur Anies Baswedan selain pembuangan biaya dalam kondisi pandemi.
Hingga saat ini fee formula E kepada penyelenggara tetap dilakukan pihak Pemprov DKI Jakarta. Ada beberapa catatan penting penyelenggaraan itu awalnya dan katanya ini direncanakan dengan baik.
Faktanya hingga saat ini tempat penyelenggaraan saja, belum pasti dimana. Monas sebagai cagar budaya. Dan katanya Formula E akan hadirkan turis untuk menonton hingga capaian 30.000-40.000 orang, ungkapnya.
Kalopun ini dilaksanakan pada bulan Juni 2021 mereka ini nonton berdiri di pinggir lintasan atau dibangun panggung untuk mereka (setelahnya dibongkar).
Terkait perjanjian dengan pihak penyelenggaran dilaksanakan 5 tahun, artinya, Formula E tetap mengikat Gubernur periode paska Gubernur hari ini.
Lebih lanjut ungkap Azas, Gubernur hanya boleh membuat perjanjian semasa jabatannnya dan jika tidak lagi menjabat itu kan tidak bisa selain commitment fee tetap dibayarkan saat negara/daerah sedang susah dan kondisi rakyat alami pandemi dari berbagai sektor.(1/9/21)
Lazimnya, perjanjian bisa di gugurkam karena ada kondisi force majeure. Dimana ada kondisi khusus, perjanjian bisa batal atau hak para pihak dikembalikan.
Namun anehnya hingga saat ini Fraksi beberapa DPRD DKI sudah setuju dengan kata lain Formula E diputuskan di APBD Perubahan tahun 2019 oleh DPRD 2014-2019 yang akan habis masa jabatannya, dengan penjelasan Pemda bahwa kegiatan ini untung.
Sebaliknya hasil temuan BPK kegiatan ini bila dipastikan bisa berpotensi pemda DKI rugi 106 Milyar (juga asumsi pendapatan benar masuk semua) dan BPK temukan pihak Pemda DKI sudah membayar mendekati 1 Trilyun.
Selayaknya DPRD menarik dukungan hingga ada penjelasan memadai dari Pemda untuk diketahui publik Jakarta.
Sejak awal kami melihat Formula E akan dilaksanakan penyelenggara adalah BUMD Jakarta Propertindo (Jakpro), ternyata commitment fee dibayar oleh Dinas Olahraga pakai APBD, bukan Jakpro. Aneh kan terang Azas.
Nanti siapa yang bisa menjelaskan proyek Formula E dijamin untung sementara Dirut Jakpro berhenti disaat Formula E jadi polemik. Terlebih saat ini warga Jakarta minta penjelasan pihak pemda DKI baik pihak dari Jakpro atau Pemda yang tampil ke publik jelaskan bahwa FORMULA E UNTUNG, hingga saat ini.
Wajar saja kata Azas bila publik serta DPP KIBAR meminta ada intereplasi kepada Gubernur Anies Baswedan, ucapnya.
(Nanorame)
