Junaedhi Mulyono (Kepala Desa Ponggok) dalam kesempatan menjelaskan “Dalam hal menyampaikan pendapat di negara kita sangat di perbolehkan , memang menjadi kepala desa ini gak semudah yang di bayangkan, gesekan-gesekan antara tetangga sangat kencang, tapi dalam setiap usulan tentu ada pro dan kontra. Saya ini kepala desa dipilih 3 periode dan ini periode terakhir saya, saya meyakini apabila kepala desa punya visi yang jelas pasti akan dicintai masyarakat dan kalaupun perlu minimal dalam syarat menjadi kepala desa minimal strata satu atau sarjana dan di ponggok program satu ruma satu sarjana terus berjalan”
Jan Prince Permata ( Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI) dalam diskusi malam itu menegaskan saya tidak posisi pro atau kontra tapi kualitas dan pengerjaan potensi desa ini harus benar-benar yang di fikirkan, saya setuju dengan pak rektor harusnya pendidikan politik menjadi upaya yang harus dilakukan sejak dari desa”
M Ageng Dendy setiawan (Sekjend DPP GMNI) sebelum hadir diskusi menjadi buah bibir karena orang pertama yang menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa. “Saya tetap dalam posisi menolak, apabila perpanjangan masa jabatan 9 tahun di realisasikan tentu ini akan memunculkan raja-raja kecil hingga oligarki maupun dinasti di tingkat kepala desa dan belum sesuai urgensi dalam penambahan masa jabatan” ujar dendy sekjend DPP GMNI.
Para penanggap ada dari BEM Seluruh Indonesia dan BEM Nusantara sama menolak penambahan masa jabatan. “DPR dan Istana sangat mesra mendukung penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, harusnya benahi dulu pembangunan desa baik secara infrastruktur dan Sumber Daya Manusia, lihat di Indonesia timur yang kebetulan saya ini dari Sulawesi Tengah” tutur Ichwan Nugraha Budjang sedang Farel Yafi dari BEM Nusantara “Kajian kami jelas, kami tidak menemukan urgensi apa hingga harus penambahan masa jabatan, apabila ini di sahkan maka sampai bertemu di jalanan kembali untuk memperjuangkam hak masyarakat”
