Dia juga meminta TNI Polri segera mengusut tuntas indikasi pelanggaran SOP yang terjadi saat bentrokan di Pulau Rempang.
“Kapolri dan panglima TNI harus turun tangan untuk Menindak aparat-aparatnya,” tegasnya.
“Saya juga meminta panglima dan Kapolri untuk mengusut tindakan aparat yang berlebihan,” imbuhnya.
Djohar pun mengingatkan Mendagri untuk menegur gubernur Kepulauan Riau dan Walikota Batam karena membuat penderitaan bagi rakyatnya dan telah merusak serta musnahkan situs sejarah kampung tua yang sudah ada sejak kerajaan Riau Lingga.
Tak sampai di situ, Pemerintah juga diminta dapat menjamin pengobatan bagi masyarakat yang terluka dan menjadi korban tragedi di pulau Rempang tersebut.
“Bebaskan masyarakat yang ditahan akibat bentrok dan menjamin mereka tidak dianiaya sebagai indikasi bahwa pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara humanis,” tuturnya.
Terakhir, Djohar meminta penundaan sementara pembangunan proyek Rempang Eco City sebelum hak masyarakat terdampak dipenuhi oleh pemerintah.
“Saya meminta pemerintah untuk memberhentikan sementara PSM Rempang Eco City sebelum hak masyarakat terdampak terpenuhi dan memastikan bahwa akar budaya dan wilayah adat mereka tidak hilang,” pungkasnya.
