Temuan carut marut sistem birokrasi warisan Edy Rahmayadi membuat Penjabat (Pj) Gubernur Sumut (Gubsu) Hasanuddin harus bikin gebrakan pada bulan pertama kepemimpinannya. Demikian tegas Direktur Lembaga Kajian Pelayanan Publik Sumut, Dr. M. Joharis Lubis, MM., MPD.
“Ini menjadi momentum Pj. Gubsu
untuk merapikan kesemrawutan tata kelola pemprovsu,” tutur Joharis dalam keterangan tertulis diterima Medan Pos, Sabtu (23/9/23).
Saking semrawut, dosen pasca sarjana di Unimed dan UIN (Universitas Islam Negeri) Sumut itu menyebut 4 soal kini mengancam integritas Hasanuddin sebagai Pj. Gubsu.
“Segera evaluasi struktur pengurus Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba. Ini untuk menyikapi hasil evaluasi UNESCO terkini yang memberikan kartu kuning terhadap status Danau Toba yang selama ini kacau mengelola Geopark Kaldera Toba,” jelas Joharis tentang masalah pertama yang dihadapi Hasanuddin.
“Gebrakan kedua,” sambungnya, “segera evaluasi struktur PB PON 2024. Ini untuk menyikapi proses persiapan pelaksanaan PON 2024 yang semakin dekat sementara progres persiapan Sumut sebagai tuan rumah masih minim.”
