Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Menyetujui 5 Pengajuan Restorative Justice

oleh
oleh

Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 5 dari 18 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Adapun 5 permohonan tersebut menurut, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Dr. Ketut Sumedana dalam siaran pers, Kamis (12/10/23) yakni:

1. Tersangka Philips Anthoni Salakparang alias Toni dari Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, yang disangka melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pengancaman.

2. Tersangka Yoga Pratama alias Yoga bin Ambo Iri dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, yang disangka melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP tentang Pemerasan jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

3. Tersangka Gipan Ananda Pratama alias Gipan bin Dani Arfiansyah dari Kejaksaan Negeri Sumbawa, yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan jo. Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

4. Tersangka Usman Jafar alias Don bin Japar dari Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan jo. Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

5. Tersangka Ayi Lesmana bin Hazman dari Kejaksaan Negeri Natuna yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf; Tersangka belum pernah dihukum; Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana; Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya; Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi; Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar; Pertimbangan sosiologis; Masyarakat merespon positif,” papar Ketut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.