Tepat saat peringatan Proklamasi kemerdekaan RI yang ke 79 pada 17 Agustus 2024 nanti negara Indonesia akan mencetak sejarah baru. Ibukota negara akan resmi dipindahkan dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Ide tersebut sudah sejak lama diwacanakan oleh para pemimpin negara Indonesia sebelumnya namun baru sekarang ini terlaksana pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Alasan yang dikemukakan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur yang paling krusial adalah mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur; Mengubah mindset pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris.
Alasan yang sangat nasionalis didukung fakta sudah ada beberapa negara yang berhasil memindahkan ibukota negaranya. Malaysia, Brasil, Nigeria, Pakistan, Myanmar, Turki Kazakhstan, Mesir sudah terlebih dahulu melakukannya.
Pertanyaannya kemudian adalah apakah sudah siap tercukupi anggaranya ?
Sejak awal pembangunannya Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa proses pembangunan IKN Nusantara membutuhkan waktu yang tidak singkat, butuh waktu 15-20 tahun untuk selesai sepenuhnya dan diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 466 triliun. Biaya pembangunan IKN sesungguhnya masih jauh lebih kecil dibandingkan biaya pembangunan ibukota baru negara Mesir yang mencapai 900 Triliun lebih.
Lalu apa masalahnya ?
Kekhawatiran tentang tercukupinya sumber pembiayaan pembangunan IKN mulai muncul Ketika Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui investor asing hingga kini belum masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pernyataan yang mengundang kontroversi karena berbeda dibandingkan dengan optimisme pemerintah beberapa waktu sebelumnya yang menyebutkan bahwa sederet investor sudah antri masuk ke IKN.
Namun, ditengah kontroversi masih minusnya investasi asing tersebut ada fakta menarik yang layak dibanggakan. Progress pembangunan IKN yang massif saat ini terbukti berdampak sangat luar biasa bagi citra diri bangsa dan lambang capaian kemajuan bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari maraknya pemberitaan media massa negara tetangga di Asean bahkan Amerika. Secara tidak langsung membuktikan pengakuan apresiasi besar dunia akan capaian kemajuan perekonomian Indonesia.
Selain apresiasi dunia internasional itu, esensi yang jauh lebih mendasar adalah terwujudnya cita-cita kemerdekaan bangsa yaitu memakmurkan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke pulau Rote. Tujuan luhur ini menjadi salah satu alasan pemindahan Ibukota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Untuk pemerataan Pembangunan diseluruh wilayah Indonesia.
Kondisi ini relevan dengan pernyataan yang disampaikan “broer” Taufik Tumbelaka salah seorang tokoh masyarakat Minahasa bahwa terobosan pemerintahan Jokowi dengan pemindahan ibukota negara ke IKN Nusantara di Kaltim ini sudah mulai dirasakan dampak domino nya di Sulawesi maupun luar pulau Jawa lainnya.
Benarkah ada korelasinya ?
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal IV-2020. Bahwa dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Rp15.434,2 triliun, pulau Jawa masih mendominasi dengan porsi 58,75 persen, diikuti Sumatera 21,36 persen, Kalimantan 7,94 persen, Sulawesi 6,66 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,94 persen, serta Maluku dan Papua 2,34 persen.
Melalui sajian data ini dapat disimpulkan bahwa fokus pembangunan infrastruktur di pulau Jawa berdampak pada capaian PDB nya yang lebih baik dibandingkan lainnya.
Realitas masih belum meratanya pembangunan saat ini disadari oleh pemerintahan Presiden Jokowi dan salah satu upaya pemerataan pembangunan yang dipilihnya yaitu dengan kebijakan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan.
Pemindahan ibukota negara ini juga selaras dengan visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045 dengan PDB per kapita sebesar US$ 23.119. Optimisme besar yang pasti bisa tercapai bila pemerataan pembangunan juga terlaksana dengan baik.
Sudah saatnya kita semua “move on” dan tidak lagi mubazir menghabiskan energi hanya untuk berpolemik tentang urgensi perlu tidaknya berpindahan ibukota negara.
Penutup
Dalam setiap ide besar, munculnya perspektif yang berbeda adalah hal yang biasa. Bisa pro ataupun kontra.
Namun sebagai negara yang menganut paham demokrasi, maka ketika negara telah memutuskan memindahkan Ibukota Negara dari Jakarta ke IKN Nusantara melalui proses yang demokratis dan sudah disetujui Parlemen, maka sudah seharusnya semua rakyatnya mendukung dan mematuhinya. Selamat datang di IKN Nusantara.
Penulis:
Esra Kriahanta Sembiring
