“Kebijakan kenaikan iuran ini seolah mengabaikan prinsip keadilan sosial. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat rentan justru akan semakin terbebani,” ujar Heri.
Desakan Peninjauan Ulang Kebijakan
Menanggapi rencana kebijakan ini, Jamkeswatch FSPMI mendesak pemerintah untuk meninjau ulang penerapan KRIS dan kenaikan iuran. “Kami berharap pemerintah memperhatikan suara masyarakat, terutama kalangan rentan, dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih berpihak kepada rakyat,” pungkas Tommy.
Sebagai penutup, Jamkeswatch FSPMI menegaskan bahwa tujuan dari JKN seharusnya adalah menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat tanpa mengurangi hak dasar masyarakat dalam menikmati pelayanan kesehatan yang memadai.
