Polemik yang terjadi di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dinilai bukan sekadar persoalan kepengurusan, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola organisasi serta kepemimpinan yang kurang berorientasi pada kepentingan bersama.
Dewan Penasihat Forum Pemred Media Siber Indonesia (SMSI), Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi, S.E., M.B.A., M.M., yang juga menjabat sebagai Anggota Tim Ahli Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), menilai bahwa kegaduhan ini harus segera diselesaikan secara bermartabat dengan tetap berpegang pada konstitusi organisasi.
Menurut Saurip Kadi, sebagai organisasi profesi wartawan, PWI harus menjadi contoh dalam menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan internal.
Keputusan Dewan Kehormatan PWI terkait pemberhentian Hendry Ch Bangun (HCB) harus dihormati apabila telah sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) organisasi. Namun, jika ada indikasi ketidakadilan dalam proses tersebut, maka mekanisme internal harus menjadi jalur utama dalam penyelesaiannya.
Ia juga menyoroti proses hukum yang tengah berjalan di kepolisian terkait kisruh ini. Penyelesaian hukum yang cepat dan tegas diperlukan agar permasalahan ini segera mendapatkan kepastian. “Penyelesaian hukum harus dilakukan secara profesional dan transparan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi pengurus PWI agar di masa mendatang tidak terjadi konflik serupa,” tegasnya, Minggu (16/2).
Saurip Kadi menegaskan bahwa keabsahan kepemimpinan organisasi tidak dapat hanya bersandar pada administrasi negara, seperti AHU Kemenkumham.
