Gde Sisina Yusuf menambahkan bahwa ada kekhawatiran terhadap jalannya pemerintahan Prabowo, terutama dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Ia menilai bahwa implementasi program-program yang telah dijanjikan perlu dikawal dengan baik, termasuk mencegah praktik state corporate crime atau kejahatan korporasi yang
melibatkan negara.
Menurutnya, reformasi politik dan ekonomi menjadi keharusan guna mengurangi ketergantungan finansial pemerintah terhadap para oligarki yang telah menyumbang dalam pemilu. Ja mencontohkan beberapa kasus seperti proyek pagar laut dan distribusi gas LPG yang menunjukkan adanya persekongkolan antara pejabat negara dengan pengusaha, yang pada akhirnya lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat luas.
la menekankan bahwa Prabowo tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan negara jika hanya berfokus pada penyelesaian di tingkat hilir. Sebagai solusi, ia mengusulkan perbaikan sistem regulasi yang memberi akses lebih luas kepada rakyat dalam memanfaatkan sumber daya alam nasional.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya konsistensi dalam roadmap pemerintahan Prabowo. Menurutnya, pemerintah harus bisa meyakinkan publik bahwa tantangan yang dihadapi bukan sekadar kesulitan sementara, melainkan bagian dari persoalan struktural yang harus diselesaikan sejak awal. Jika tidak dijelaskan dengan baik, kebijakan pemerintah bisa terlihat kontradiktif dan tidak konsisten di mata masyarakat.
Terakhir Gde juga menyoroti peran koperasi sebagai pilar ekonomi nasional yang semakin terpinggirkan. Ia mengusulkan agar koperasi tidak hanya terbatas pada sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan, tetapi berbasis domisili dan didukung oleh kebijakan pemerintah daerah serta nasional. Dengan pendekatan ini, masyarakat bisa lebih aktif dalam pembangunan daerah, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi yang lebih inklusif.
Dinamika Politik dan Demokrasi di Era Prabowo
Hendri Satrio dalam pemaparannya mengulas dinamika politik nasional, termasuk wacana koalisi permanen yang di gagas oleh Presiden Prabowo. Ia menyebutkan bahwa hubungan harmonis antara presiden terpilih dan petahana ini menciptakan sejarah baru di Indonesia. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana demokrasi akan berjalan ke depan, mengingat belum ada presiden dalam sejarah Indonesia di mana dua presiden dari kubu yang berbeda berkolaborasi secara erat.
