Penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, memicu respons tegas dari partainya. PDIP menarik seluruh kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah dari Retret yang diselenggarakan oleh pemerintah. Keputusan ini menuai pro dan kontra di berbagai kalangan.
Pihak yang menentang keputusan tersebut menilai bahwa kepala daerah dipilih oleh rakyat dan seharusnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada instruksi partai.
Apalagi, dalam beberapa kasus, kepala daerah terpilih melalui koalisi partai politik, sehingga tindakan boikot terhadap Retret dianggap mencederai amanat rakyat.