Mantan Anggota DPR RI sekaligus purnawirawan TNI, Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi, melontarkan kritik tajam terhadap arah pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dalam forum resmi Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/25).
Dalam pidatonya yang penuh ketegasan, Saurip menyatakan bahwa Pancasila seharusnya tidak berhenti sebagai jargon politik, tetapi harus diterjemahkan secara nyata dalam kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.
“Bicara Pancasila jangan hanya basa-basi terus, tetapi substansinya sudah menyimpang jauh dari cita-cita para pendiri republik ini,” tegasnya di hadapan para legislator dan tamu undangan.
Ia juga menyoroti bahwa nilai-nilai Pancasila justru lebih nyata diterapkan di luar negeri.
“Saya pernah berkeliling ke Eropa dan bahkan baru pulang dari RRC. Ternyata, di sana jauh lebih Pancasilais dibanding kita di sini. Ini fakta sosial yang tak terbantahkan,” ujarnya.
Menurutnya, RUU BPIP seharusnya tak hanya membahas kurikulum atau materi ajar, melainkan menjadi momentum membangun “rumah besar” ideologis bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia mengkritik keberadaan BPIP yang dinilainya belum memiliki perangkat operasional yang kuat dan efektif.
“Pancasila sebagai ideologi belum sempurna. Syarat mutlak ideologi adalah adanya alat atau ‘tools’ untuk pelaksanaannya. Saat ini, Pancasila masih sebatas cita-cita luhur tanpa instrumen yang kuat,” katanya.
Saurip juga mempertanyakan legitimasi konstitusional Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menurutnya dirumuskan dengan tergesa-gesa dan tidak cukup menampung nilai-nilai dasar ideologi negara.
“Jangan bicara Pancasila kalau isinya bukan Pancasila. Yang terjadi sekarang adalah banyak produk hukum yang justru merusak nilai Pancasila itu sendiri.”
Lebih jauh, ia menyoroti praktik diskriminasi dalam pelayanan publik, termasuk dalam administrasi kependudukan, yang dinilai telah mengkhianati semangat keadilan sosial.
“Ada keluhan masyarakat soal perlakuan negara yang tidak adil, bahkan memusuhi rakyatnya sendiri.”
Menutup pernyataannya, Saurip menekankan bahwa momen transisi politik nasional harus dijadikan titik balik untuk mengembalikan arah ideologi bangsa.
“Kalau kita mau serius membenahi bangsa ini, maka harus dimulai dari keberanian untuk bicara jujur, tegas, dan tidak basa-basi. Jangan jadikan Pancasila sebagai slogan kosong. Rakyat butuh ketenangan, kepastian hukum, dan pemimpin yang berpihak.”
Tak ketinggalan, Saurip juga menyentil partai-partai politik besar, termasuk PDIP, agar tidak menjadikan Pancasila sebatas simbol, tetapi menjadikannya landasan nyata dalam perjuangan politik dan pembangunan nasional.
Pernyataan keras Saurip Kadi ini menjadi sorotan publik dan menambah dinamika dalam pembahasan RUU BPIP yang masih bergulir di parlemen.
