Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai tanpa pembenahan serius terhadap iklim investasi. Ia menilai daya saing Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia yang salah satunya tercermin dari keputusan Nvidia memilih Johor sebagai lokasi investasi alih-alih Indonesia.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking sebagai wadah resmi bagi dunia usaha menyampaikan berbagai kendala di lapangan. Tim ini akan menindaklanjuti setiap laporan melalui sidang debottlenecking yang digelar secara rutin.
“Jika ada hambatan dalam bisnis Anda, sampaikan kepada kami. Semua laporan akan dibahas dalam sidang debottlenecking. Saya bahkan menyediakan satu hari penuh setiap pekan untuk memimpin langsung sidang tersebut,” ujar Purbaya saat membuka Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta, Senin (1/12).
Purbaya optimistis pendekatan berbasis temuan lapangan dapat mempercepat perbaikan ekosistem investasi. Optimisme tersebut merujuk pada keberhasilan penanganan 193 kasus debottlenecking dengan nilai proyek mencapai Rp894 triliun pada periode 2016–2019.
Menurutnya, reformasi regulasi ke depan akan berangkat dari persoalan riil yang dialami pelaku usaha, bukan sebaliknya. “Perbaikan iklim bisnis akan dilakukan bertahap berdasarkan kondisi lapangan. Dari lapangan kita perbaiki aturannya, bukan dari aturan ke lapangan,” tegasnya.
Selain pembenahan perizinan dan regulasi, pemerintah juga memperkuat perlindungan pasar domestik dari serbuan produk ilegal, termasuk pengetatan barang bekas impor yang merugikan industri dalam negeri.
Pemerintah menilai kombinasi penguatan permintaan domestik, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, serta iklim investasi yang semakin kondusif merupakan syarat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Targetnya, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan 6 persen mulai tahun depan, kemudian naik menuju 8 persen dalam empat hingga lima tahun mendatang.
“Tumbuh 8 persen itu menantang, tetapi bukan tidak mungkin. Asalkan fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi terus diperbaiki,” tutup Purbaya.
