Banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir November 2025 menjadi pengingat pentingnya penerapan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang inklusif, khususnya bagi satuan pendidikan yang melayani penyandang disabilitas.
Hingga Selasa (13/1), kegiatan belajar mengajar di SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang belum kembali normal. Sekitar 80 persen dari total 77 ruangan dan area sekolah masih tertutup lumpur serta puing material. Banjir dengan ketinggian air mencapai empat meter tersebut merusak hampir seluruh sarana dan prasarana sekolah, termasuk fasilitas yang dirancang khusus untuk aksesibilitas siswa penyandang disabilitas.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sekolah luar biasa merupakan objek vital berisiko tinggi yang membutuhkan perlindungan berlapis dalam kerangka PRB, mulai dari mitigasi struktural, kesiapsiagaan, hingga pemulihan yang menjamin keberlanjutan layanan pendidikan inklusif pascabencana.
Kolaborasi Lintas Sektor Percepat Pemulihan
Proses pemulihan SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang dilakukan secara kolaboratif. Pemerintah daerah, TNI, organisasi nonpemerintah, serta masyarakat setempat bergotong royong mengembalikan fungsi sekolah sejak banjir surut.
Pembersihan diawali dari musala yang berada di tengah kompleks sekolah. Selain sebagai tempat ibadah, musala berfungsi strategis sebagai ruang aman, titik kumpul, dan pusat evakuasi darurat yang mudah diakses siswa dengan berbagai ragam disabilitas.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga mendatangkan alat berat untuk membersihkan lumpur setebal lebih dari 30 sentimeter, dengan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB. Sementara itu, TNI membangun sumur bor guna memastikan ketersediaan air bersih bagi kebutuhan sanitasi.
Dukungan juga datang dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan Baznas melalui pembersihan ruang kelas, penyediaan logistik, serta bantuan permakanan bagi guru dan relawan. Masyarakat sekitar turut membuka akses lorong yang kini dimanfaatkan sebagai ruang belajar darurat.
Evakuasi Inklusif Jadi Bukti Kesiapsiagaan
Pengalaman banjir ini juga membuktikan bahwa PRB inklusif dapat diterapkan secara nyata. Proses evakuasi siswa berkebutuhan khusus dilakukan secara mandiri oleh guru dan tenaga kependidikan sekolah.
Muslim Hasan, ASN tata usaha SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang sekaligus penyandang disabilitas low vision, menceritakan bagaimana seluruh siswa asrama dievakuasi ke lantai dua musala menggunakan perahu darurat dari batang pohon pisang.
“Hampir tidak percaya, tetapi kami bisa melakukannya bersama-sama. Dengan segala keterbatasan, yang terpenting anak-anak selamat,” ujarnya.
Seluruh siswa berhasil diselamatkan tanpa korban jiwa. Hal ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas bukan hanya objek perlindungan, tetapi juga subjek aktif dalam pengelolaan risiko bencana.
Sekolah Tangguh Bencana dan Tantangan ke Depan
Keberhasilan evakuasi tersebut tidak lepas dari pelatihan kesiapsiagaan yang diberikan BPBD Kabupaten Aceh Tamiang pada 2022, ketika SLB Negeri Pembina ditetapkan sebagai Sekolah Tangguh Bencana. Pelatihan dirancang adaptif dan disesuaikan dengan ragam disabilitas peserta didik.
Ke depan, pemulihan diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan sekolah. Salah satu kebutuhan mendesak adalah pembangunan shelter evakuasi mandiri yang inklusif dan aman.
“Kami berharap sekolah ini memiliki shelter evakuasi yang inklusif karena lokasinya dekat sungai dan berpotensi mengalami bencana berulang,” kata Muslim.
Momentum pemulihan ini dinilai strategis untuk memperkuat kebijakan PRB inklusif, agar upaya pengurangan risiko bencana dapat melindungi seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali.
