Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pembangunan dilakukan bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, unsur TNI/Polri, serta mitra swasta.
Berdasarkan data BNPB hingga 14 Januari 2026, total 2.299 unit huntara direncanakan dibangun di sejumlah kecamatan. Huntara tersebut diperuntukkan bagi kepala keluarga dengan kategori rumah rusak berat, hanyut, hingga hilang akibat bencana.
Plh Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB, Brigjen TNI Djohan Darmawan, mengatakan pembangunan dilakukan melalui dua skema, yakni oleh BNPB secara langsung serta kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan sektor swasta. Huntara terpusat dibangun di 10 titik dan sebagian sudah mulai dikerjakan sejak awal Januari, dengan target selesai akhir bulan agar dapat dihuni menjelang Ramadan.
Menurut Djohan, aspek kenyamanan dan kesehatan menjadi prioritas utama. Fasilitas sanitasi seperti MCK, jaringan listrik melalui dukungan PLN, serta pembangunan sumur bor untuk penyediaan air bersih terus dipercepat agar hunian layak ditempati.
Salah satu lokasi pembangunan berada di Desa Pematang Durian, Kecamatan Sekerak. Huntara dibangun di atas lahan seluas sekitar 8.672 meter persegi dengan sistem kopel. Setiap unit berukuran 3,6 x 4,8 meter, dilengkapi kamar mandi dan teras, sehingga mendukung kenyamanan serta penataan lingkungan yang lebih efisien.
Untuk mengejar target penyelesaian, BNPB menambah personel di lapangan dengan melibatkan masyarakat setempat, TNI/Polri, dan mitra swasta. Kondisi cuaca yang relatif cerah turut mendukung percepatan pembangunan.
BNPB membangun sebanyak 1.505 unit huntara, terdiri atas 323 unit insitu yang tersebar di Kecamatan Karang Baru, Manyak Payed, Bendahara, Banda Mulia, Rantau, dan Kota Kualasimpang. Selain itu, 1.182 unit huntara terpusat dibangun di Kecamatan Sekerak, Bandar Pusaka, Tamiang Hulu, Rantau, Seruway, Kota Kualasimpang, dan Kejuruan Muda.
Sementara itu, melalui dukungan kementerian/lembaga dan sektor swasta, direncanakan pembangunan 794 unit huntara di beberapa lokasi, antara lain Desa Simpang IV Karang Baru, Desa Bundar Karang Baru, kawasan eks kios Karang Baru, serta Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak.
Penentuan lokasi huntara dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat setempat, BPBD, serta PVMBG guna memastikan area pembangunan berada di zona aman dari potensi bencana lanjutan. Verifikasi data penerima manfaat juga terus dilakukan agar bantuan tepat sasaran.
Djohan berharap sinergi lintas sektor ini dapat mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak, sehingga warga dapat segera menempati hunian sementara yang aman, layak, dan nyaman sembari menunggu pembangunan hunian tetap.
