Presiden Prabowo Subianto segera mengesahkan pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) dalam waktu dekat.
BP3R berfungsi memutus mata rantai persoalan perumahan dan mempercepat penyediaan hunian nasional yang terpadu serta berkelanjutan.
“Presiden Prabowo telah menyiapkan pembentukan BP3R pekan depan,” jelas Utusan Khusus Presiden Hashim Joyohadikusumo, Kamis 15 Januari 2026.
Presiden Prabowo, sambung Hashim menunjuk Fahri Hamzah sebagai Kepala BP3R dan akan mengumumkan kepengurusan,” jelas
Wacana pembentukan BP3R langsung menguatkan nama Fahri Hamzah sebagai figur yang dipercaya lingkaran pemerintahan untuk memimpin lembaga strategis tersebut.
Hashim menegaskan bahwa Fahri tetap menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekaligus bertanggung jawab sebagai Kepala BP3R.
Hashim menyebut pembentukan BP3R bertujuan menerobos berbagai rintangan pembangunan perumahan dan memastikan hambatan lintas sektor dapat ditangani cepat oleh pemerintah pusat.
Saat ini, Fahri Hamzah masih aktif menjalankan tugas kenegaraan sebagai Wakil Menteri PKP di kabinet Presiden Prabowo.
Fahri mengaku telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo mengenai konsep, arah kebijakan, dan desain kelembagaan BP3R.
Diskusi tersebut berangkat dari kebutuhan pemerintah untuk mengintegrasikan penanganan sektor perumahan nasional yang selama ini tersebar di berbagai institusi.
“BP3R akan menyatukan urusan pertanahan, pembiayaan, perizinan, dan pembangunan agar proses penyediaan rumah berjalan lebih cepat,” jelasnya.
Meski namanya menguat sebagai Kepala BP3R, Fahri menyatakan tetap fokus menjalankan tugas sebagai Wamen PKP hingga Presiden mengumumkan keputusan resmi.
Pemerintah menggagas BP3R untuk menjawab persoalan backlog perumahan yang masih dialami jutaan keluarga Indonesia.
“Masih banyak keluarga Indonesia yang tinggal di hunian tidak layak sehingga membutuhkan terobosan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” jelas Fahri Hamzah.
Tanpa Pendanaan Langsung APBN:
Pemerintah merancang BP3R tanpa menggunakan pendanaan langsung dari APBN dan memilih skema pembiayaan campuran bersama investor.
Pemerintah juga melibatkan Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai mitra pendukung dalam pembangunan perumahan rakyat.
Fahri menegaskan bahwa BP3R tidak menggantikan peran Kementerian PKP yang tetap mengelola program perumahan berbasis APBN.
BP3R akan berfokus pada pengelolaan lahan, perizinan, infrastruktur, pembiayaan inovatif, serta pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan.
Pemerintah berharap pendekatan tersebut mampu menekan kawasan kumuh, memperbaiki sanitasi, dan memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni.
Melalui BP3R, negara menargetkan percepatan pembangunan perumahan nasional tanpa menambah beban fiskal dan tanpa memperpanjang rantai birokrasi.
Sosok Fahri Hamzah:
Fahri Hamzah dikenal luas sebagai politisi nasional yang vokal dan berpengalaman dalam isu kebijakan publik.
Ia lahir di Sumbawa dan memulai karier politiknya sebagai anggota DPR RI sejak 2004 selama tiga periode.
Di parlemen, Fahri pernah menjabat Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat serta Wakil Ketua Komisi III.
Sebelum terjun ke politik praktis, Fahri aktif sebagai aktivis Universitas Indonesia dengan pemikiran kritis dan progresif.
Ia turut mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan berperan dalam gerakan Reformasi 1998.
Atas pengabdiannya di bidang legislatif, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Fahri Hamzah pada 2020.
