Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pengelolaan ekosistem karbon biru nasional dijalankan dengan prinsip high integrity atau berintegritas tinggi. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan manfaat iklim, sosial, dan ekonomi sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon nasional maupun global.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, mengatakan pengembangan karbon biru harus berbasis sains, didukung tata kelola kuat, sistem monitoring, reporting, and verification (MRV) yang kredibel, serta perlindungan sosial dan lingkungan.
“Pengelolaan karbon biru perlu dijalankan secara terintegrasi agar kredibilitas program nasional tetap terjaga,” ujar Koswara dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (13/2).
Workshop Perkuat Kesiapan Nasional
Untuk meningkatkan kesiapan implementasi, KKP menggelar Workshop on High-Integrity Blue Carbon di Jakarta. Forum ini mempertemukan pejabat lintas unit KKP, kementerian/lembaga terkait, mitra pembangunan, serta organisasi internasional di bidang iklim dan pasar karbon.
Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan mendukung target Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.
Koswara menegaskan Indonesia memiliki tanggung jawab strategis sebagai salah satu negara dengan ekosistem karbon biru terbesar di dunia, terutama mangrove dan padang lamun yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim, perlindungan pesisir, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Bentuk Tim Terpadu Karbon Biru
KKP juga membentuk Tim Terpadu Pengelolaan Karbon Biru lintas Eselon I untuk memperkuat koordinasi perencanaan, standardisasi metodologi, penyusunan baseline dan target, hingga pelaporan karbon sektor kelautan secara terintegrasi.
Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menegaskan karbon biru tidak boleh semata diposisikan sebagai instrumen ekonomi, melainkan harus berbasis sains dan memberikan manfaat nyata bagi ekosistem serta masyarakat pesisir. Hal ini sejalan dengan agenda Pembangunan Rendah Karbon dalam RPJMN 2025–2029.
Libatkan Mitra Internasional
Workshop turut menghadirkan narasumber dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) yang menekankan pentingnya due diligence atau uji tuntas, transparansi tata kelola, serta perlindungan sosial dalam proyek karbon biru.
Blue Carbon Lead GRID-Arendal, Steven Lutz, menyoroti pentingnya integritas data dan kesesuaian dengan standar internasional agar karbon biru Indonesia diakui di pasar global.
Studi kasus global juga dipaparkan oleh Kenya Marine and Fisheries Research Institute (KMFRI) dan Japan Blue Economy Association (JBEA) terkait praktik pengembangan karbon biru berbasis sains dan mekanisme pasar karbon nasional.
Workshop ini diselenggarakan KKP bersama GRID-Arendal dan Yayasan Rekam Nusantara, serta didukung Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) melalui Program Oceans for Development.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong keselarasan kebijakan nasional guna memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin global dalam pengelolaan karbon biru yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan.
