Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan penambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,65 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas keuangan pemerintah daerah, terutama di wilayah yang terdampak bencana serta daerah yang mengalami penurunan transfer.
“Tambahan alokasi berupa penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), DBH tambahan, Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan, dan Dana Otonomi Khusus untuk Aceh,” ujar Menkeu dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Senayan, Rabu (18/2).
Penyaluran TKD Naik 30 Persen
Hingga 17 Februari 2026, pemerintah telah menyalurkan TKD sebesar Rp13 triliun ke tiga provinsi tersebut. Angka ini meningkat sekitar 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp10,78 triliun.
Dari sisi kondisi fiskal, kapasitas keuangan daerah dinilai cukup stabil. Per Januari 2026, kas daerah Aceh tercatat Rp3,5 triliun, Sumatera Utara Rp4,5 triliun, dan Sumatera Barat Rp1,8 triliun. Total kas ketiganya mencapai Rp9,9 triliun.
Skema Bertahap Tiga Bulan
Saat ini, tambahan alokasi TKD masih dalam proses pergeseran anggaran dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA). Pemerintah menargetkan penyaluran tambahan mulai dilakukan pekan depan atau paling lambat 28 Februari 2026.
Skema penyaluran akan dilakukan bertahap selama tiga bulan, yakni 40 persen pada Februari, 30 persen pada Maret, dan 30 persen pada April. Untuk Februari, dana yang diperkirakan cair mencapai Rp4,2 triliun.
Menurut Menkeu, penggunaan dana diprioritaskan untuk belanja pokok pemerintah daerah, penanganan bencana, serta kebutuhan mendesak lainnya guna mendorong pemulihan ekonomi daerah.
Penambahan alokasi TKD Rp10,65 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan pemerintah daerah Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Disampaikan 18 Februari 2026, penyaluran tambahan paling lambat 28 Februari 2026. Rapat Koordinasi di Senayan, Jakarta. Untuk memperkuat keuangan daerah terdampak bencana dan menjaga stabilitas fiskal daerah. Melalui tambahan DBH, DAU, Dana Otonomi Khusus, serta penyaluran bertahap 40% (Februari), 30% (Maret), dan 30% (April).
