Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta kepala daerah aktif mengawal akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) hingga tingkat desa.
Hal itu disampaikan dalam audiensi bersama Wali Kota Padang Fadly Amran, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, Bupati Sigi Rozal Intjenae, dan Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Bupati Punya Peran Kunci
Gus Ipul menegaskan kepala daerah, khususnya bupati, memiliki kewenangan besar dalam menentukan desil kesejahteraan masyarakat sebagai dasar penetapan penerima bansos.
“Data berasal dari daerah, kemudian diverifikasi kembali oleh BPS. Karena itu peran daerah sangat menentukan,” ujarnya.
Ia meminta dinas sosial memperkuat koordinasi hingga level desa agar data yang diusulkan benar-benar sesuai kondisi riil masyarakat.
Dua Jalur Pemutakhiran Data
Kemensos menyiapkan dua jalur pembaruan data:
- Jalur formal melalui RT/RW.
- Jalur partisipatif lewat fitur usul-sanggah pada aplikasi Cek Bansos.
Selain itu, pemutakhiran juga dilakukan melalui aplikasi SIKS NG oleh operator desa dan dinas sosial, ground check pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas BPS, pemerintah daerah, Call Center 171, hingga layanan WhatsApp resmi Kemensos.
Gus Ipul menambahkan, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa dapat menjadi ruang aduan masyarakat sekaligus pusat koordinasi pendamping sosial.
Komitmen Kawal Akurasi
Menteri Sosial menekankan pentingnya pengawalan hingga tahap pengesahan data agar bantuan tepat sasaran. Empat kepala daerah yang hadir menyatakan siap mendukung proses pemutakhiran secara menyeluruh.
Kemensos berharap kolaborasi pusat dan daerah mampu meminimalkan kesalahan data serta meningkatkan ketepatan penyaluran bansos di seluruh Indonesia.
