Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melantik 162 pejabat untuk memperkuat layanan haji dan umrah yang lebih ramah, sigap, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah. Pelantikan digelar di Jakarta, Selasa (25/02/2026).
Rinciannya, terdiri atas 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 16 Pejabat Administrator, dan 145 Pejabat Pengawas. Sebanyak 42 pejabat dilantik secara langsung, sementara sisanya mengikuti prosesi secara daring.
Dahnil: Jemaah Pusat Pelayanan
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan seluruh pejabat yang dilantik memiliki tanggung jawab menghadirkan pelayanan yang lebih manusiawi dan solutif.
“Jemaah adalah pusat dari seluruh kerja kita. Setiap kebijakan dan layanan harus dirasakan langsung manfaatnya oleh jemaah. Mereka tamu Allah yang wajib dilayani dengan hormat, empati, dan profesionalisme,” ujar Dahnil.
Ia menekankan integritas sebagai fondasi utama membangun kepercayaan publik. Menurutnya, setiap anggaran dan aset negara harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
Penguatan Keuangan dan BMN
Dalam pelantikan tersebut, AA Gunawan ditunjuk sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN). Sementara Imam Saroni dipercaya sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Bagian Penatausahaan, Penghapusan, dan Pengadaan BMN.
Penguatan sektor keuangan dan pengelolaan BMN dinilai krusial untuk menjamin dukungan sarana dan prasarana pelayanan jemaah berjalan optimal. Tata kelola anggaran yang baik akan berdampak langsung pada kualitas fasilitas, kesiapan operasional, hingga kelancaran layanan di pusat maupun daerah.
Fokus Perbaikan Layanan
Kementerian menargetkan sejumlah perbaikan layanan, antara lain:
- Proses layanan lebih cepat dan mudah dipahami jemaah
- Informasi transparan dan mudah diakses
- Penanganan pengaduan yang responsif
- Kesiapan fasilitas asrama haji yang nyaman
- Pendampingan optimal bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus
Transformasi digital juga terus didorong untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kendala administratif.
Pelantikan ini disebut bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan bagian dari pembentukan budaya kerja baru yang menempatkan jemaah sebagai prioritas utama.
