Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking guna membahas hambatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela, Selasa (24/2/2026). Forum ini menjadi langkah percepatan penyelesaian kendala investasi agar proyek energi jumbo tersebut dapat berjalan sesuai target.
Dalam sidang tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti aduan yang masuk melalui kanal debottlenecking secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.
“Iklim usaha yang sehat akan terus diperkuat guna mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, seiring penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan,” ujar Menkeu.
Proyek Energi Strategis di Maluku
PSN LNG Abadi Masela dikelola oleh INPEX Corporation yang sejak 1998 memegang hak pengelolaan Blok Masela di Maluku. Proyek ini dirancang memiliki kapasitas produksi LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun, serta menghasilkan kondensat dan gas alam dalam jumlah signifikan.
Dalam pemaparan di sidang, INPEX menyampaikan progres proyek dan kebutuhan dukungan pemerintah, termasuk penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, perluasan akses pasar global, serta penurunan biaya komponen Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI) yang ditargetkan mulai awal 2027.
Proyek ini juga mencatat kemajuan, antara lain persetujuan AMDAL serta perkembangan tahap Front End Engineering Design (FEED) yang berjalan sesuai rencana dengan dukungan SKK Migas.
Tantangan Sosial dan Skema Kompensasi
Meski progres berjalan, pemerintah mengakui masih ada tantangan, terutama terkait penerimaan masyarakat terdampak dan penyelesaian skema kompensasi yang adil untuk menjaga stabilitas sosial.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada kepastian pemanfaatan area fasilitas kelautan, termasuk mendukung implementasi teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai bagian dari pengembangan energi berkelanjutan.
Melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga serta komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
92 Aduan Masuk Kanal Debottlenecking
Hingga 24 Februari 2026, tercatat 92 aduan masuk melalui kanal debottlenecking. Sebanyak 46 aduan telah disidangkan dan ditindaklanjuti oleh Satgas P2SP. Aduan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari perizinan usaha apotek, pendanaan industri tekstil, hingga proyek bioetanol, listrik tenaga sampah, pelayaran, dan HS code impor.
Menutup sidang, Menkeu menegaskan forum debottlenecking tidak hanya menyelesaikan hambatan proyek, tetapi juga membangun sentimen positif bagi dunia usaha.
