Politisi Jenny Retno Vincentia dari Partai Gerakan Indonesia Raya menilai fenomena post-truth menjadi tantangan serius bagi demokrasi di Indonesia. Dalam kondisi tersebut, fakta sering kali kalah oleh emosi, persepsi, dan narasi yang sengaja dibangun untuk mempengaruhi opini publik.
Menurut Jenny, era post-truth membuat masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang menyentuh sentimen emosional dibandingkan fakta yang berbasis data.
“Post-truth adalah kondisi ketika fakta objektif tidak lagi menjadi rujukan utama dalam membentuk opini publik. Orang lebih percaya pada narasi yang sesuai dengan keyakinannya, meskipun belum tentu benar,” ujar Jenny dalam keterangannya, Sabtu (7/3).
Ia menjelaskan, fenomena ini semakin kuat sejak perkembangan media sosial yang memungkinkan informasi menyebar sangat cepat tanpa proses verifikasi yang memadai.
Jenny menilai situasi tersebut dapat berbahaya bagi kehidupan demokrasi, terutama ketika informasi yang beredar bercampur antara fakta, opini, hingga disinformasi.
“Jika masyarakat lebih dipengaruhi emosi daripada fakta, maka ruang publik bisa dipenuhi propaganda. Ini tentu berisiko terhadap kualitas demokrasi kita,” katanya.
Karena itu, Jenny menekankan pentingnya peran media yang profesional dan berintegritas untuk menjaga kualitas informasi yang diterima publik.
Menurutnya, media harus tetap berpegang pada prinsip jurnalistik seperti verifikasi, keberimbangan, dan akurasi agar mampu menjadi sumber informasi yang terpercaya di tengah derasnya arus informasi digital.
Selain itu, ia juga mendorong peningkatan literasi digital masyarakat agar mampu membedakan antara informasi yang faktual dan yang bersifat manipulatif.
“Di era digital ini, masyarakat perlu semakin kritis dalam menyaring informasi. Jangan mudah terpancing narasi yang memecah belah tanpa memeriksa kebenarannya,” ujarnya.
Jenny menegaskan, menjaga ruang publik yang sehat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, media, dan masyarakat agar demokrasi tetap berjalan dengan baik.
