Momentum May Day tahun ini di kawasan Monumen Nasional menegaskan kembali bahwa buruh bukan sekadar elemen produksi, melainkan subjek utama dalam pembangunan nasional. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto secara langsung di tengah ratusan ribu pekerja menjadi simbol pengakuan negara terhadap posisi strategis kelas pekerja dalam menopang arah ekonomi bangsa.
Pidato Presiden yang menekankan keberpihakan kepada buruh, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan menata ulang sistem ketenagakerjaan, bukan hanya memiliki dimensi retoris, tetapi juga ditopang oleh langkah kebijakan konkret. Salah satu yang menjadi perhatian adalah inisiatif negara melalui Danantara Indonesia yang mulai masuk ke dalam struktur kepemilikan platform digital seperti Gojek, dengan tujuan strategis menurunkan beban potongan aplikator hingga berada pada kisaran 8 persen.
Langkah ini, dalam pandangan kami, mencerminkan arah baru kebijakan ekonomi nasional yang lebih berani dimana negara tidak lagi hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor yang hadir untuk memastikan keadilan dalam ekosistem ekonomi digital. Upaya penurunan potongan tersebut secara langsung berimplikasi pada peningkatan pendapatan pekerja sektor informal, khususnya pengemudi ojek online, yang selama ini berada dalam posisi tawar yang lemah di tengah dominasi platform.
Namun demikian, pendekatan ini juga harus dijaga dalam kerangka tata kelola yang transparan dan akuntabel. Negara harus memastikan bahwa kehadirannya tidak semata menggantikan peran kapital swasta, tetapi benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi. Di sinilah pentingnya pengawasan publik, termasuk dari kalangan mahasiswa dan pemuda, agar setiap kebijakan tetap berpihak pada kepentingan rakyat secara luas.
PB SEMMI memandang bahwa semangat Hari Buruh tidak boleh berhenti pada seremonial tahunan, melainkan harus menjadi titik konsolidasi untuk membangun sinergi antara negara, pekerja, dan generasi muda. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengawal setiap transformasi kebijakan agar tetap berada pada jalur keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian ekonomi nasional.
Kami percaya bahwa arah kebijakan yang berpihak pada buruh, jika dijalankan secara konsisten dan berintegritas, akan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat secara ekonomi dan berkeadilan sosial. Dalam semangat nasionalisme dan keberpihakan pada rakyat, kami mendorong agar seluruh elemen bangsa terus mengawal dan memperkuat langkah-langkah progresif ini demi masa depan pekerja Indonesia yang lebih bermartabat.
